Dalam mengembangkan dan memajukan sektor perekonomian di Indonesia khususnya UMKM, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia meminta sejumlah investor untuk berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah.
- Wahyu
- Rabu, 31 Maret 2021 - 12:26 WIB
WowKeren - Pada Selasa (30/3) kemarin, Bahlil Lahadalia selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menghadiri pelantikan Anton Timbang sebagai ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa Kadin merupakan salah satu mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Bahlil mengatakan bahwa para pengusaha merupakan investor pencipta lapangan kerja. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Selain itu, Bahlil juga menegaskan bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memfasilitasi pengusaha dalam mengurus perizinan investasi. Pasal 90 UU Cipta Kerja menyatakan kewajiban agar setiap investor yang masuk ke daerah untuk berkolaborasi dengan pengusaha setempat dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Kalau tidak, izinnya kita pertimbangkan untuk diberikan, ini tidak bisa main-main, dan saya tidak bisa kompromi kalau urusan daerah, harus kita dorong," ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Rabu (31/3). "Sudah saatnya orang daerah merasakan kekayaan di daerahnya sendiri, dan karena itu saya merasa Kadin adalah bagian mitra strategis pemerintah."
"Secara Undang-Undang, institusi, organisasi bisnis yang punya UU hanya Kadin," tandas Bahlil. "Kita minta rekomendasi Kadin, mana yang terbaik."
Selain membahas mengenai investor dan Kadin, Bahlil juga menyampaikan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ia mengatakan bahwa rencana itu telah dilaporkan dan dibahas langsung kepada Presiden RI Joko Widodo.
Salah satu rencana pembangunan KEK adalah pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi di tiga sektor yakni pertambangan, perikanan dan kehutanan. Bahlil menekankan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi atas perizinan investasi.
Lalu Bahlil menyampaikan bahwa bulan April mendatang akan diselenggarakan rapat koordinasi (rakor) evaluasi perizinan antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rapat koordinasi itu nantinya akan membahas mengenai perizinan yang ada di Sulawesi.
(wk/wahy)
