Kubu yang pro atas Vaksin Nusantara banyak menonjolkan soal karya anak bangsa di balik pengembangan vaksin tersebut. Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih pun angkat bicara soal fenomena ini.
- Elvariza Opita
- Sabtu, 17 April 2021 - 18:45 WIB
WowKeren - Vaksin Nusantara yang digagas eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terus menemui pro dan kontra. Kecaman terus menyertai pengembangan vaksin ini, apalagi setelah tak mendapat izin uji klinis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), namun dukungan juga tak absen diberikan dari sejumlah tokoh nasional.
Vaksin ini mendapat dukungan karena dianggap sebagai inovasi anak bangsa. Namun "jualan" nasionalisme ini rupanya mendapat kritikan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menekankan bahwa vaksin bukan hanya sekadar perkara nasionalisme dan niat baik.
Vaksin Nusantara, selayaknya vaksin lain, harus dikembangkan dengan memperhatikan beberapa aspek seperti keamanan, efikasi, dan kualitas. Dan spesifik kepada vaksin berbasis sel dendritik itu, tutur IDI, harus memperhatikan kejelasan protokol yang diberikan BPOM.
"Kalau bicara niat, semuanya kita sepakat niatnya baik mendorong produksi lokal," ujar Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI, Daeng M Faqih, dalam sebuah diskusi daring di Trijaya FM pada Sabtu (17/4). "Cuma masalah prosedur dan protokol ini yang kita permasalahkan. Mari kita fokus pada prosedur yang benar dalam pengembangan vaksin."
Daeng menekankan, jangan sampai nilai nasionalisme yang digaungkan di Vaksin Nusantara membuat aspek lain jadi diabaikan. "Jangan hanya berpikir niat nasionalisme, sudahlah protokolnya cincai. Enggak bisa begitu," imbuh Daeng.
Tim Vaksin Nusantara, ujar Daeng, harus mengikuti tahapan yang sudah ditetapkan BPOM sekalipun ada pihak lain dengan kapasitas serupa yang bisa menilai kelayakan suatu vaksin. Pasalnya BPOM merupakan badan yang memiliki mandat dan otoritas terkait izin serta peredaran produk kesehatan, termasuk obat dan vaksin.
"Yang melakukan penilaian itu hanya BPOM, jadi kalau bukan BPOM siapa? Negara memberikan amanahnya ke BPOM. Kalau pihak lain enggak ada otoritas," terang Daeng.
"Apa ada yang mampu yang lain? Banyak. Kemenkes pun mampu melakukan penelitian," sambung Daeng. "Tapi Kemenkes tidak punya otoritas yang memiliki wewenang. Termasuk IDI."
Karena itulah, Daeng mendorong masyarakat untuk tidak meragukan penilaian BPOM yang selama ini kinerjanya pun sudah terbukti mumpuni. "Katakan BPOM enggak profesional, itu udah buyar obat-obatan dan vaksin yang lain," tegas Daeng.
(wk/elva)
