India Minta Twitter Hapus Kritik Soal Penanganan COVID-19 Karena Dianggap Tak Sesuai
Unsplash/Ravi Sharma
Dunia

Pejabat pemerintah menilai platform media sosial tersebut telah disalahgunakan oleh pengguna tertentu untuk menyebarkan informasi palsu guna menciptakan kepanikan.

WowKeren - Pemerintah India telah meminta pihak Twitter untuk menghapus sekitar 100 postingan terkait COVID-19. Postingan-postingan tersebut dianggap mampu menyebar kepanikan tentang situasi COVID-19 di India dengan menggunakan informasi yang salah.

Pada Sabtu (24/4), situs jejaring Twitter telah menghapus lebih dari 50 cuitan dari platformnya untuk menanggapi perintah dari pemerintah. Mayoritas cuitan ini mengkritik pemerintah pusat dalam penanganan pandemi virus korona ketika India bergulat dengan rekor jumlah kasus di tengah semakin menipisnya tempat tidur dan oksigen medis.

Berdasarkan The Hindu, seorang pejabat Kementerian Elektronika dan IT (MeitY) mengatakan, "Kementerian, atas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri, telah meminta platform media sosial untuk menghapus sekitar 100 postingan atau URL."

Sebab menurut pejabat tersebut platform media sosial telah disalahgunakan oleh pengguna tertentu untuk menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan guna menciptakan kepanikan. Mereka menggunakan gambar atau visual yang tidak terkait. Bahkan tak jarang gambar yang digunakan adalah gambar lama dan di luar konteks.


"Keputusan ini diambil untuk mencegah hambatan dalam memerangi pandemi," tambah pejabat tersebut. "Dan meningkatkan ketertiban umum karena postingan-postingan ini."

Dari banyaknya cuitan yang dihapus, beberapa di antaranya bahkan ditulis oleh akun terverifikasi. Banyak cuitan yang dihapus adalah yang berisi konten terkait kekurangan obat, tempat tidur, kremasi massal, dan berkumpulnya massa di Kumbh Mela di tengah pandemi.

Meskipun cuitan ini diblokir namun rupanya hal itu hanya berlaku di India. Dengan kata lain, unggahan-unggahan tersebut masih bisa dilihat di luar negeri. Pejabat tersebut mengatakan jika pemerintah pada dasarnya terbuka dengan kritik. Meski demikian, mereka tetap perlu menertibkan penyalahgunaan media sosial.

"Pemerintah menyambut baik kritik, permintaan bantuan yang tulus serta saran dalam perang kolektif melawan COVID-19," kata pejabat itu. "Tetapi perlu mengambil tindakan terhadap para pengguna yang menyalahgunakan media sosial selama krisis kemanusiaan yang parah ini untuk tujuan yang tidak etis."

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait