WowKeren - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar ribuan Rukun Tetangga (RT) yang masuk dalam zona merah risiko COVID-19 menerapkan lockdown. Menurut Ganjar, lockdown tingkat RT dapat membuat penyebaran COVID-19 terkendali.

Meski demikian, instruksi Ganjar ini justru dikritik oleh anggota DPRD Jateng. Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng, Sriyanto Saputro, pihaknya memang mendukung segala upaya pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19, namun kebijakan lockdown tersebut dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.

"Segala upaya untuk menekan COVID-19 di Jateng tentunya kita dukung," jelas Sriyanto dalam siaran pers, Rabu (30/6). "Namun terhadap kebijakan lockdown 7.000 RT kalau tidak jelas arahannya hanya akan menimbulkan kebingungan di masyarakat."

Rencana lockdown ini dinilainya dapat menimbulkan kebingungan lantaran jumlah RT di Jateng sangat banyak. Terlebih lagi masih belum ada panduan jelas terkait lockdown tersebut.

"Istilah lockdown kan sudah begitu banyak dikenal masyarakat. Nah jika diterapkan, yang ada di benak masyarakat akan ada kompensasi dari pemerintah guna menanggung segala kebutuhan hidupnya," terangnya. "Padahal kebijakan ini belum jelas."

Lebih lanjut, Sriyanto mengungkapkan bahwa selama ini kebutuhan hidup keluarga yang dinyatakan positif COVID-19 di lingkungan tempat ditanggung oleh tetangga melalui program Jogo Tonggo. "Nah dengan adanya refocusing anggaran maka jika benar-benar ada lockdown bagi 7.000 RT maka anggaran harus dikucurkan," papar Sriyanto.

Terlepas dari itu, Sriyanto menyayangkan kurangnya antisipasi hingga membuat penyebaran COVID-19 meledak dari yang awalnya hanya tujuh daerah di Kudus meluas hingga ke 25 kabupaten/kota di Jateng.

Sebelumnya, Ganjar memerintahkan seluruh Bupati/Wali Kota untuk melakukan lockdown di RT yang berisiko tinggi COVID-19. "Kalau kemarin ada 5.700 RT yang masuk zona merah, hari ini sudah 7.000 lebih. Maka saya minta harus lockdown. Harus sekarang. Kalau kemarin enggak, maka sekarang harus," tegas Ganjar usai rapat penanganan COVID-19 bersama Wakil Menteri Kesehatan, Senin (28/6).