PPKM Darurat akan diberlakukan di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. Lantas dengan adanya pengetatan mobilitas masyarakat ini, bagaimana nasib rencana pembukaan Bali bagi turis asing?
- Elvariza Opita
- Kamis, 01 Juli 2021 - 16:33 WIB
WowKeren - Pemerintah mengambil langkah tegas dengan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Dan seperti diumumkan Presiden Joko Widodo, PPKM Darurat diberlakukan mulai Sabtu (3/7) sampai 20 Juli 2021 di Jawa dan Bali.
Tentu kebijakan baru ini akan memengaruhi sejumlah rencana yang telah disiapkan untuk pemulihan ekonomi Indonesia, termasuk pembukaan akses Bali untuk turis asing per akhir Juli. Lantas apa kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal rencana pembukaan Bali ini?
Rupanya Luhut memilih untuk menjawab secara diplomatis. "Kalau tadi Bali, saya kira ya Anda sendiri bisa jawab lah," ujar Luhut saat sesi tanya jawab di konferensi pers daring pada Kamis (1/7).
"Tidak mungkin lah dibuka dengan adanya (virus Corona varian) Delta ini," sambung Luhut. Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu lantas menerangkan apa yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini alih-alih masalah pembukaan Bali bagi turis asing.
"Jadi kita tidak berpikir ke situ lagi sekarang. Kita sekarang berpikir bagaimana menurunkan (wabah COVID-19) dengan menyuntik sebanyak mungkin, (mendisplinkan) protokol kesehatan. Itu yang sekarang sedang kita lakukan," imbuh Luhut.
Ketika dikonfirmasi ulang oleh penanya, Luhut lagi-lagi menjawab secara tersirat. Namun pada intinya, Luhut seolah menampik potensi pembukaan Bali di tengah serbuan sampai puluhan ribu kasus positif COVID-19 baru setiap hari.
Padahal sebelumnya Gubernur Bali Wayan Koster masih menyuarakan optimisme pembukaan Bali. "Saya sebagai gubernur sangat berharap jadwal (pembukaan wisatawan asing) dapat kita penuhi. Kita laksanakan pada akhir Juli nanti," tegas Koster dalam Weekly Press Briefing-nya hari Senin (28/6) kemarin.
Namun Koster juga menekankan, pembukaan Bali bagi wisatawan asing bukanlah keputusan yang bisa diambil sepihak. Baik oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun Indonesia sendiri.
(wk/elva)
