Rupanya pemerintah sempat menggulirkan rencana menghentikan insentif tenaga kesehatan per bulan Juni 2021, namun akhirnya melanjutkannya kembali sampai akhir tahun.
- Elvariza Opita
- Selasa, 13 Juli 2021 - 09:36 WIB
WowKeren - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang harus terus memutar-otak mengakali krisis yang mengikuti parahnya pandemi COVID-19. Bahkan tak segan Sri Mulyani mengambil langkah untuk memotong sejumlah pos anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya.
Meski demikian, Sri Mulyani memastikan bahwa insentif untuk tenaga kesehatan akan diberikan, bahkan diperpanjang sampai akhir 2021. Sebab semula insentif ini direncanakan berakhir per bulan Juni 2021.
"Bahkan tadinya kita putuskan (insentif) nakes akan selesai sampai Juni ini," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7). "Kita perpanjang sampai akhir tahun. Maka ini termasuk anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)."
Insentif nakes ini masuk dalam pos anggaran kesehatan yang dicanangkan sebesar Rp193,93 triliun. Dan sampai Jumat (9/7) pekan lalu, pemerintah telah membayarkan insentif sampai Rp2,9 triliun untuk 375 ribu nakes.
Namun yang memprihatinkan, jumlah santunan kematian nakes pun mencapai Rp49,8 miliar untuk 166 jiwa yang sudah gugur. "Tentu kita sangat sedih melihat jumlahnya, dan tentu ini menggambarkan risiko yang luar biasa," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menjelaskan alasan di balik pemotongan komponen tunjangan kinerja dari Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 PNS. Disampaikan Sri Mulyani, ia sampai menerima protes dari kalangan abdi negara karena keputusan tersebut.
Sri Mulyani menegaskan, langkah tersebut harus ditempuh demi membantu masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi di tengah krisis akibat "badai" COVID-19 yang terjadi. "(Namun) ASN, TNI/Polri dan ASND semua masih mendapatkan THR dan gaji ke-13 tapi hanya dari gaji pokok," kata Sri Mulyani.
"Waktu itu kami diprotes karena mengambil tukin dan nyatanya memang dibutuhkan untuk rakyat kita. Rp12,1triliun kita ambil untuk dalam rangka COVID ini," sambungnya.
Dan lonjakan besar kasus COVID-19 yang terjadi kini pun membuat Sri Mulyani harus melakukan kembali refocusing keuangan negara. "Kita sedang mengidentifikasi sekitar mungkin Rp 26 triliun dan Rp 5 triliun dari TKDD (Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa)," pungkasnya.
(wk/elva)
