Meski masih pandemi COVID-19 bahkan menembus 40 ribu kasus baru dalam sehari, pemerintah akan tetap menggelar PON XX Papua pada bulan Oktober 2021 mendatang.
- Elvariza Opita
- Selasa, 13 Juli 2021 - 14:42 WIB
WowKeren - Pandemi COVID-19 tak menyurutkan niat Presiden Joko Widodo dan jajaran menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Sedianya turnamen olahraga ini digelar pada 2-15 Oktober 2021 dengan diikuti sekitar 6.400 atlet dari 37 cabang olahraga.
Keputusan ini disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali setelah mengikuti rapat terbatas dengan sejumlah pihak terkait pada Selasa (13/7). "Bapak Presiden memutuskan tetap lanjut karena memang di dalam laporan yang disampaikan oleh para menteri, kemudian bapak Gubernur dan Ketua Umum KONI Pusat tadi memang kita masih bisa jalan," kata Amali.
Namun demikian, Amali memastikan bahwa kebijakan diambil dengan pertimbangan yang matang dan hasilnya pemerintah memang merasa belum perlu menunda PON XX. Apalagi karena ajang tersebut telah ditunda dari tahun seharusnya diadakan yakni tahun 2020 lalu.
Lantas dengan adanya kepastian pelaksanaan PON XX Papua pada 2-15 Oktober 2021 mendatang sesuai rencana, mungkinkah untuk turut dihadiri penonton? Amali menegaskan keputusan soal itu pun belum ditentukan karena akan mempertimbangkan situasi wabah COVID-19 ke depannya.
Namun yang pasti pemerintah akan menerapkan protokol kesehatan ketat selama penyelenggaraan PON XX Papua. Atlet yang bertanding harus sudah divaksin juga tidak terkonfirmasi positif COVID-19.
"Untuk pelaksanaan pertandingannya sendiri masih akan diputuskan pada bulan September apakah tanpa penonton atau menggunakan penonton terbatas sebagian. Itu belum diambil keputusan pada rapat terbatas tadi karena kita sedang melihat, memantau perkembangan dari COVID itu sendiri," jelas Amali.
Saat ini pemerintah sedang fokus menyiapkan sarana-prasarana untuk menyukseskan PON XX Papua yang disebut persiapannya sudah mencapai 90 persen. Pemerintah juga akan fokus dalam upaya pengendalian wabah COVID-19 di Tanah Air.
"Kecuali kalau di suatu saat nanti ada situasi yang lebih dari yang sudah kita perkirakan sebelumnya, tentu pemerintah akan mengambil keputusan. Keputusannya ada di tangan Bapak Presiden dan kami tentu melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tugas kami masing-masing," pungkas Amali.
(wk/elva)
