Menkes Budi memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang digunakan untuk program vaksinasi berbayar bukanlah hibah dari negara lain. Seperti yang diketahui, program vaksinasi berbayar menuai pro kontra di kalangan publik.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Selasa, 13 Juli 2021 - 17:17 WIB
WowKeren - Program vaksinasi COVID-19 berbayar sempat meresahkan masyarakat. Hal ini dikarenakan Presiden Joko Widodo telah mengatakan bahwa vaksinasi COVID-19 diberikan kepada masyarakat secara gratis.
Selain itu, vaksinasi COVID-19 berbayar juga mendapatkan banyak kritikan dari sejumlah pihak. Terkait dengan pelaksanaannya, Kimia Farma selaku pihak penyelenggara telah menundanya. Meski demikian, masih dinilai tidak cukup, dan pemerintah diminta untuk membatalkannya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa sebanyak 500 ribu dosis vaksin COVID-19 hibah yang diterima Jokowi dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) tidak digunakan untuk program vaksinasi COVID-19 berbayar di jaringan klinik Kimia Farma. Sebelumnya, pelaksanaan vaksinasi berbayar disebut akan menggunakan vaksin Sinopharm.
"Saya memastikan ini 500 ribu Sinopharm dan akan tambah 250 ribu hibah pribadi dari Raja UEA ke Jokowi tidak dijual oleh Bio Farma, hibah itu dipegang kami di Kemenkes," terang Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI secara daring, Selasa (13/7).
Budi mengatakan bahwa pihaknya sangat berhati-hati dan selalu minta arahan dari Jokowi dalam menggunakan vaksin hibah. Menurutnya, dosis vaksin hibah sebanyak 250 ribu dosis dari pemerintah UEA itu sudah diarahkan untuk digunakan bagi kelompok difabel.
"Kami sangat hati-hati mau keluarkan, kami minta arahan Bapak Presiden dan arahan Presiden tadinya vaksin ini mau digunakan untuk haji supaya cepat," papar Budi. "Jadi Presiden bilang jangan dikasih mana-mana, siapkan untuk haji. Tetapi karena haji tidak jadi, oleh Presiden diarahkan untuk difabel."
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon turut mengkritik program vaksinasi COVID-19 berbayar di jaringan Kimia Farma. Ia berharap vaksin yang digunakan untuk vaksinasi berbayar bukan lah vaksin hibah dari negara lain.
Hal ini diungkapkannya melalui Twitter pribadinya, @fadlizon, Senin (12/7). "Semoga juga bukan vaksin hibah negara sahabat yang diperjualbelikan," tulisnya di Twitter.
Selain itu, Fadli juga memperingatkan bahwa BUMN merupakan bentuk intervensi negara untuk melayani rakyat, bukan mencari untung dari mereka. Ia pun lantas meminta pemerintah untuk membatalkan program vaksinasi COVID-19 berbayar tersebut.
(wk/tiar)
