Massa menuntut kabinet PM Prayuth Chan-ocha untuk memangkas dana monarki dan militer di tengah impitan pandemi COVID-19. 1.500 personel polisi pun diterjunkan mengamankan demo.
- Elvariza Opita
- Senin, 19 Juli 2021 - 15:36 WIB
WowKeren - Pemerintah Thailand memberlakukan sejumlah pembatasan aktivitas yang lebih ketat demi mengendalikan wabah COVID-19. Termasuk me-lockdown Bangkok dengan meniadakan kegiatan perkumpulan, tidak membolehkan operasional bisnis, serta pemberlakukan jam malam yang ketat.
Namun di tengah upaya pengendalian wabah tersebut, angka kasus malah terus meningkat bahkan memecahkan rekor mencapai 11.400 kasus baru dalam sehari. Karena itulah pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha hendak menerapkan lockdown lebih ketat, termasuk di Bangkok dan Pattaya, yang memicu protes keras massa.
Demonstrator berkumpul di Ibu Kota Bangkok, menuntut PM Prayuth untuk memotong dana dari berbagai sektor lain alih-alih memberlakukan lockdown yang memberatkan warga. Beberapa yang dikritik adalah masih tingginya anggaran untuk sektor monarki dan militer meski di tengah pandemi.
Mereka juga menuntut PM Prayuth dan jajaran mengimpor vaksin berbasis mRNA yang sampai sekarang belum masuk ke Thailand. Sebab Negeri Gajah Putih mendominasi program vaksinasinya dengan vaksin Sinovac dari Tiongkok serta AstraZeneca yang diproduksi oleh perusahaan farmasi milik Raja Thailand.
Aksi massa ini pun berusaha dibubarkan aparat dengan dalih melanggar peraturan selama lockdown, yakni tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang. Sekitar 1.500 polisi anti huru-hara diterjunkan, lengkap dengan gas air mata, peluru karet, dan truk water cannon untuk menghalau massa.
Massa sendiri mengklaim bahwa aksi mereka, meski melanggar peraturan jumlah perkumpulan, namun dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Seperti ada panitia yang membagikan masker N95, sarung tangan medis, semprotan antiseptik, hingga jas hujan sebelum menuju gedung pemerintahan utama Thailand di Bangkok.
Mengutip ABC News, tidak ada korban cedera yang dilaporkan dalam aksi ini, sebab banyak demonstran yang memilih "baris-berbaris" menggunakan kendaraan bermotor. Meski demikian Unit Gawat Darurat Erawan Medical Center melaporkan dua orang dikirim untuk menerima perawatan usai mengikuti aksi massa.
Di sisi lain, Thailand memberlakukan pembatasan ketat usai mencoba program "Phuket Sandbox" yakni membuka pariwisata tanpa karantina di Phuket. Program yang diikuti sejumlah wisatawan mancanegara terpilih ini dimulai pada 1 Juli 2021 lalu dan digadang-gadang bisa mengembalikan sektor pariwisata Thailand.
(wk/elva)
