Menurut Kementerian Kesehatan, Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan tingkat penelusuran kontak pasien positif COVID-19 alias tracing rendah, bahkan ada yang nol.
- Elvariza Opita
- Jumat, 30 Juli 2021 - 17:56 WIB
WowKeren - Kementerian Kesehatan menilai laju penelusuran kontak erat alias tracing COVID-19 di Jawa Timur tergolong rendah. Kemenkes bahkan menyebut ada satu daerah yang tingkat tracing-nya nol alias tidak ada penelusuran kontak erat pasien positif sama sekali.
Fakta ini pun belakangan dikonfirmasi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. "Di dalam capture Kementerian Kesehatan, tracing di Jawa Timur ini kategori sangat kecil, sangat rendah. Kalau satu pasien menurut WHO harus 15 orang di-tracing, kita ini ada satu daerah yang nol," jelas Khofifah, Jumat (30/7).
Tak pelak Khofifah langsung bergerak untuk memastikan informasi tersebut kepada kepala daerah terkait. Dan akhirnya terungkap fakta di balik nol tracing yang disampaikan Kemenkes tersebut.
Khofifah mengaku mendapat bantahan dari kepala daerah, dan ia pun memastikannya kembali kepada para bidan desa. Para tenaga kesehatan itu pun mengaku sudah melakukan penelusuran kontak, namun ternyata tidak langsung memasukkannya ke aplikasi Silacak. Alhasil proses tracing ini tidak masuk ke pencatatan Kemenkes.
"Memang Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang diminta turun, problem mereka adalah entry data ke Silacak. Jadilah kemudian format tracing Jawa Timur, kecuali Surabaya, tercatat rendah," terang Khofifah.
Menurutnya saat ini tingkat pelacakan di Jatim bisa mencapai 1:4, bahkan Surabaya 1:11. Artinya, dari satu pasien positif COVID-19, 4-11 orang kontak dekat dengan sang pasien akan ikut diperiksa dan begitu seterusnya.
"Di Surabaya mempunyai relawan yang membantu bagaimana mereka bisa entry ke Silacak. Daerah lain yang tidak punya relawan tidak mudah untuk bisa masukkan data ke Silacak," sambung Khofifah.
Mantan Menteri Sosial itu juga sempat menyampaikan klarifikasi soal dugaan manipulasi data, atau setidaknya Khofifah merasa dituding dengan hal tersebut. Khofifah pun memastikan bahwa yang mengunggah data adalah pengelola lab ke New All-Record (NAR) Kemenkes alih-alih Pemerintah Provinsi apalagi dirinya sebagai gubernur.
"Pengelola lab sebagian besar adalah swasta. Tidak ada harus koordinasi pengelola lab dengan gubernur," tegasnya.
Begitu pula dengan data tingkat keterisian rumah sakit, semua dilaporkan langsung oleh masing-masing pengelola ke Hospital Online lalu ke NAR Kemenkes. "Bagaimana saya kongkalikong dengan Kemenkes karena data itu dari Pemkab/Pemkot kita unggah. Data dari pusat kita unggah. Jadi tidak ada data dari Pemprov," pungkasnya.
(wk/elva)
