Hingga saat ini, pemerintah masih terus berupaya dalam menangani pandemi COVID-19. Adapun banyak pihak yang turut membantu dan merekomendasikan terkait penanganan COVID-19.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Sabtu, 31 Juli 2021 - 10:04 WIB
WowKeren - Indonesia hingga saat ini masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19 yang telah menyerang selama lebih dari satu tahun. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini adalah pembatasan aktivitas masyarakat hingga percepatan vaksinasi COVID-19.
Sementara itu, Hendy Hendarto selaku Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) menyampaikan tiga rekomendasi dalam penanganan krisis COVID-19. Ia menyebut bahwa COVID-19 memicu krisis kesehatan dan menimbulkan ketidakpastian. Maka dari itu, menurutnya penanganannya harus dilakukan dari hulu hingga hilir.
Hal ini disampaikan Hendy saat mengisi acara daring pada Jumat (30/7). "Tindakan cepat harus dilakukan, yang dilandasi dengan manajemen krisis yang mengedepankan prioritas dan urgensi dalam upaya bergerak bersama menekan faktor ketidakpastian serendah mungkin," tutur Hendy.
Hendy menjelaskan terkait tiga rekomendasi dalam penanganan COVID-19 yakni pertama, meminta pemerintah memperkuat pendampingan terhadap pasien isolasi mandiri dengan mengoptimalkan layanan pengobatan jarak jauh (telemedicine), termasuk melengkapi oximeter. Ia menyebut bahwa pemerintah juga harus melibatkan peran perguruan tinggi dan berkoordinasi dengan institusi terkait.
Kedua, Satgas COVID-19 di tingkat lokal seperti RT/RW harus diperkuat, khususnya untuk mengedukasi atau mensosialisasikan protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah juga harus membuka saluran khusus (hotline) yang bisa dihubungi oleh masyarakat ketika berada dalam situasi darurat.
Selanjutnya, untuk di hilir, Hendy mengatakan perlu penambahan tenaga kesehatan (nakes). Menurutnya, penambahan nakes itu bisa melalui pendayagunaan dokter umum, magang, lulus UKMPDD, termasuk paramedis relawan COVID-19. Meski demikian, perlu adanya pelatihan terlebih dahulu, sesuai aturan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), RS, dan Kemenkes.
Ketiga, Hendy meminta pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan para nakes. Selain nakes, pemerintah juga diminta untuk memberikan insentif yang layak untuk jasa pemulasaran jenazah, sopir ambulans, tenaga pembantu perawat, dan teknologi informasi. "Perlu diperhitungkan masa kerja dan insentif yang layak," terangnya.
Kemudian, rekomendasi itu diserahkan Hendy kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Ketua Satgas Nasional Penanganan COVID-19 Letjen Ganip Warito, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara simbolis.
(wk/tiar)
