Tuai Kritikan Soal Anggaran Rp2 Miliar, Ternyata Tak Hanya Pesawat Kepresidenan Yang Dicat Ulang
pixabay.com/Ilustrasi
Nasional

Belakangan, publik tengah ramai membicarakan rencana pengecatan ulang pesawat RI 1 dengan anggaran dana sebesar Rp2 miliar saat pandemi COVID-19. Hal ini lantas menimbulkan kritikan terhadap pemerintah.

WowKeren - Pemerintahan Presiden Joko Widodo baru-baru ini kembali mendapatkan kritikan dari masyarakat. Hal ini lantaran tersiar kabar terkait rencana pengecatan ulang pesawat RI 1 dengan anggaran dana sebesar Rp2 miliar.

Ternyata, tidak hanya pesawat RI 1 yang melakukan pengecatan ulang, melainkan juga Helikopter Super Puma. Helikopter ini merupakan salah satu dari pesawat lainnya yang juga akan dilakukan pengecatan ulang.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pengecatan ulang tersebut telah direncanakan sejak 2019 lalu. Pengecatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Ke-75 Indonesia pada 2020.

"Proses pengecatan sendiri merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan pesawat RJ," tutur Heru dalam keterangan tertulis, Selasa (3/8). Heru menjelaskan bahwa pengecatan ulang pesawat RI 1 itu merupakan serangkaian perawatan.


Heru mengungkapkan bahwa pengecatan ketiga pesawat itu tidak dilakukan dalam waktu bersamaan. Melainkan Helikopter Super Puma dan pesawat RJ yang telah dicat terlebih dahulu.

Sementara untuk pengecatan pesawat RI 1, Heru mengatakan masih menunggu jadwal perawatan yang jatuh di tahun 2021. Adapun pengecatan itu bernuansakan Merah Putih. "Waktunya pun lebih efisien karena dilakukan bersamaan dengan proses perawatan," imbuhnya.

Anggaran sebesar Rp2 miliar itu, disebut belum termauk dengan pengecatan Helikopter Super Puma dan pesawat RJ. Artinya bahwa anggara tersebut hanya untuk pengecatan pesawat RI 1.

Sementara itu, Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Gunardi Ridwan menilai bahwa Jokowi perlu meminta maaf kepada masyarakat atas pengecatan ulang pesawat di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, wibawa pemerintahan bisa berkurang lantaran selama ini pemerintah pusat kerap menekan daerah untuk sensitif menggunakan anggaran di tengah isu pandemi COVID-19.

Akan tetapi, terkait dengan anggaran tersebut, Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin telah menegaskan bahwa tidak mengganggu angaran COVID-19. Pasalnya, pengecatan ulang telah direncanakan dari 2019 lalu, dan alokasi anggaran tidak bisa dibatalkan begitu saja.

(wk/tiar)

You can share this post!

Related Posts