WowKeren - Lima orang oknum anggota DPRD Labuhanbatu Utara (Labura) diciduk polisi dalam razia PPKM di salah satu hotel di Asahan, Sumatera Utara, pada Sabtu (7/8) dini hari lalu. Mereka diamankan di dalam ruangan karaoke dan dinyatakan positif mengonsumsi narkotika jenis ekstasi berdasarkan tes urine.

"Peran cuma pengguna saja. Kelimanya positif melalui tes urine," ungkap Kasat Narkoba Polres Asahan AKP Nasri, dilansir Tribunnews.

Sumber yang tak mau disebutkan namanya juga mengungkapkan bahwa kelima oknum anggota DPRD tersebut dirazia kala tengah bersama tujuh orang wanita di ruang karaoke. "Tujuh perempuannya, 10 laki-laki," papar sumber tersebut.

Adapun hal ini telah dikonfirmasi oleh Ketua DPRD, Indra Surya Bakti. Menurut Indra, kunjungan kelima oknum anggota DPRD tersebut ke Asahan bukan dalam rangka tugas.

"Tidak dalam tugas," kata Indra. "Sesuai dengan pemberitaan tersebut, kelimanya ada di dalam."

Indra menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan penyidikan kasus ini kepada pihak kepolisian. "Kalau kami menyerahkan seluruhnya ke penyidik Polres Asahan. Apa sanksi yang akan diberikan kami menghormatinya," tutur Indra.

Di sisi lain, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjatuhkan hukuman tegas bagi kader mereka yang terlibat dalam pesta narkoba tersebut. "PPP akan menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan yakni diberhentikan dari PPP," tutur Achmad Baidowi selaku Ketua DPP PPP dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/8).

Menurut pria yang akrab disapa Awiek tersebut, anggota DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya bisa memberikan contoh baik untuk masyarakat di masa PPKM. "Seharusnya anggota DPRD memberikan contoh kepada masyarakat di tengah PPKM harusnya berdiam diri di rumah, bukan malah bersenang-senang dan melanggar," kata Awiek.

Ia menegaskan bahwa PPP tidak main-main terhadap kasus narkoba dengan dalih apa pun. Oleh sebab itu, setiap kader yang terlibat kasus narkoba akan langsung dinonaktifkan dari keanggotaan partai.

"Minggu ini Fraksi PPP se-Indonesia akan dikumpulukan di ruang virtual untuk mendapatkan pembinaan. Untuk proses PAW tentu menunggu prosedur kelembagaan kedewanan," pungkas Awiek.