Jodi Mahardi menegaskan bahwa angka kematian COVID-19 bukan dihapus permanen melainkan akan dirapikan sebelum kembali digunakan sebagai indikator pengendalian wabah.
- Elvariza Opita
- Rabu, 11 Agustus 2021 - 23:58 WIB
WowKeren - Pemerintah mengambil langkah mengejutkan dengan tidak lagi memasukkan angka kasus meninggal COVID-19 dalam indikator pengendalian wabah. Kabar ini seketika menuai pro dan kontra, apalagi karena data kematian COVID-19 harian Indonesia mencapai lebih dari seribu.
Pemerintah pun kini mengklarifikasi pemberitaan yang ada. Juru Bicara Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) Jodi Mahardi menuturkan bahwa tidak dimasukkannya angka kematian ini hanya bersifat sementara karena dalam rangka merapikan data.
"Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang," jelas Jodi dalam keterangannya, Rabu (11/8). "Sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian."
Menurutnya, pemerintah pusat menemukan banyaknya angka kematian yang ditumpuk atau dicicil pelaporannya sehingga tidak mencerminkan data real time. "Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah," kata Jodi.
Bias data yang ada menyebabkan pemerintah kesulitan juga menentukan level asesmen sebuah daerah, yang akan berdampak pada pengambilan keputusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Data yang kurang update seperti ini pun ditemukan untuk aspek-aspek lain seperti kasus aktif maupun kasus sembuh.
"(Karena itulah) sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini," ujarnya. "Nanti akan di-include (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi."
Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito. Wiku mengaku belum bisa memastikan kapan data kematian akan kembali dimasukkan dalam indikator perkembangan wabah, karena masih diperbaiki. "Sampai validitas datanya bisa dan selesai diperbaiki," tegas Wiku kepada Liputan 6.
Sedangkan saat ini pemerintah akan bertumpu pada beberapa indikator lain terkait pengendalian wabah COVID-19. Yakni tingkat keterisian ranjang rumah sakit (BOR), kasus konfirmasi, angka perawatan di RS alias kasus aktif, testing dan tracing, serta kondisi sosio-ekonomi masyarakat.
(wk/elva)
