Permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos di lapangan kembali ditemukan. Kali ini, Menko PMK menemukan adanya masyarakat yang penyaluran bansosnya terhenti.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Jumat, 13 Agustus 2021 - 14:06 WIB
WowKeren - Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih terus menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat yang terkena dampak langsung pandemi COVID-19. Adapun jenis bansos yang diterima masyarakat adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako, dan bantuan tunai.
Pada Selasa (10/8) lalu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau pendistribusian bansos di Desa Teluknaga, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat melakukan peninjauan tersebut, Effendy menemukan banyaknya masyarakat keluarga penerima manfaat (KPM) yang jatah bansosnya terhenti.
Terkait temuannya itu, disampaikan Effendy dalam siaran pers. "Jadi sudah hampir satu tahun dia tidak dapat bantuan, walaupun masih punya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), KKS-nya masih ada, tetapi bantuannya terhenti," ungkap Effendy, Jumat (13/8).
Menurut Effendy, melihat dari kondisi ekonomi, mulai dari tepat tinggal hingga jumlah keluarga, mereka masih layak untuk mendapatkan bansos. Berdasarkan laporan yang diterima Effendy, terhentinya penyaluran bansos itu dikarenakan adanya pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) oleh pihak Desa Teluknaga.
"Selain itu, banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta masalah tidak sinkronnya dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," jelas Effendy.
Maka dari itu, Effendy meminta pihak desa untuk bergotong royong dalam mempercepat proses pembaruan DTKS tersebut. Sementara untuk warga yang telah terhenti, bisa diajukan kembali untuk mendapatkan bansos reguler pemerintah.
Lebih lanjut, Effendy juga meminta pihak desa untuk berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait masalah warga yang belum memiliki NIK agar mereka bisa mendapatkan bansos. "Saya juga akan bicara dengan Bu Mensos (Tri Rismaharini) untuk diakomodasi mereka-mereka ini, ini sangat membutuhkan apalagi sekarang dalam suasana yang sangat prihatin ini," tandas Effendy.
Sebelumnya, Risma telah mengakui bahwa banyak ditemukan masalah di Kementerian Sosial (Kemensos) sejak awal dirinya menduduki posisi Mensos. Salah satu masalahnya adalah terkait dengan data penerima bansos.
(wk/tiar)
