WowKeren - Langkah pemerintah "membuang" data kematian sebagai indikator pengendalian wabah COVID-19 masih menuai pro dan kontra. Meski demikian pemerintah menekankan bahwa hanya menghapus sementara indikator tersebut demi perbaikan data yang dinilai berantakan.

Kementerian Kesehatan sendiri rupanya sudah memiliki target perbaikan data kematian tersebut. Yakni dalam tiga pekan dan diharap bisa menyelesaikan simpang-siur data kematian COVID-19 di seluruh provinsi Indonesia.

"Tiga minggu diharapkan rampung ya, maksimal," tutur Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada Katadata, Jumat (13/8). Yang bertanggung jawab atas perbaikan data tersebut adalah Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkes.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas COVID-19, Alexander K Ginting. Alexander tidak menyebutkan detail target, namun ia menyebut akan menunggu perbaikan data kematian sampai periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selesai.

"Nah kami tunggu setelah periode ini," kata Alexander, dikutip pada Sabtu (14/8). PPKM Level 4 sendiri diperpanjang sampai Senin (16/8) untuk wilayah Jawa dan Bali, sedangkan di luar kedua pulau tersebut diperpanjang sampai Senin (23/8) pekan berikutnya.

Di sisi lain, sejak Jumat (13/8) kemarin, Indonesia sudah menduduki peringkat kedua negara di Asia dengan kematian COVID-19 tertinggi. Data terakhir mengungkap sampai 110 ribu lebih pasien COVID-19 yang meninggal dunia, dengan tambahan sekitar seribu korban jiwa baru dalam rentang waktu 24 jam. Namun India masih menduduki peringkat pertama di Asia dengan 430.285 korban jiwa akibat wabah infeksi virus Corona.

Sebelumnya Juru Bicara Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) Jodi Mahardi menuturkan bahwa tidak dimasukkannya angka kematian dalam indikator penanganan COVID-19 hanya sementara. Hal ini dalam rangka merapikan data yang ada agar tidak menimbulkan bias.

"Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang," jelas Jodi, Rabu (11/8). "Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah."