RAPBN 2022: Pos Infrastruktur Lebih Besar dari Kesehatan, Perlindungan Sosial Rp427,5 Triliun
PxHere
Nasional

Presiden Joko Widodo mengungkap 6 poin penting di RAPBN 2022 yang mencapai Rp2.000 triliun. Harapannya RAPBN 2022 mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

WowKeren - Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan 2022 di Sidang Tahunan pada Senin (16/8) hari ini. Disebutkan Jokowi, terdapat enam fokus utama dalam kebijakan RAPBN 2022, yang dihimpun dalam total belanja sampai Rp2.708,7 triliun.

Lebih jauh dituturkan, sebanyak Rp1.938,3 triliun di antaranya untuk belanja pemerintah pusat. Sedangkan Rp770,4 triliun dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa.

Sebanyak 9,4 persen dari belanja negara, atau Rp255,3 triliun dialokasikan untuk bidang kesehatan. Bukan cuma soal pandemi COVID-19, anggaran ini juga untuk reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Meski cukup besar, angka ini ternyata masih lebih sedikit daripada pos infrastruktur. Pembangunan infrastruktur, disebutkan Jokowi, dianggarkan sebesar Rp384,8 triliun.

Pembangunan infrastruktur ini nanti diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar. Selain itu untuk mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.


"Menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan," jelas Jokowi dalam pidatonya. "Serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi."

Lalu sebanyak Rp427,5 triliun akan dialokasikan untuk pos perlindungan sosial. "Untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan," kata Jokowi.

"Dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan," imbuhnya. Jokowi juga mendorong dilakukannya reformasi program, termasuk lewat penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sinergitas berbagai data terkait.

Sementara alokasi lainnya adalah untuk bidang peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), yakni Rp541,7 triliun. Jokowi pun berharap rancangan dana ini bisa mendorong tercapainya sasaran pembangunan, yang salah satu outputnya adalah menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

"Sasaran pembangunan pada tahun 2022 yakni tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3 persen, tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0 persen, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem," tekad Jokowi. Harapannya juga kebijakan RAPBN 2022 bisa menekan angka ketimpangan sampai di rasio 0,376-0,378.

(wk/elva)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Berita Terkait