WowKeren - Indonesia terus mempercepat laju vaksinasi COVID-19 menyusul upaya mencapai herd immunity dalam waktu dekat. Pemerintah pun menggodok skema distribusi yang, seperti diketahui, lebih sering diarahkan ke daerah prioritas.

"Vaksin yang sudah diterima akan didistribusikan kepada daerah prioritas dan berisiko terhadap penularan COVID-19," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito. Dan lebih jauh dijelaskan Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, wilayah prioritas yang dimaksud adalah Jawa dan Bali.

Kebijakan seperti ini jelas berdampak terhadap capaian vaksinasi di Jawa-Bali dan wilayah lainnya. Mengutip BBC Indonesia, DKI Jakarta per Kamis (19/8) kemarin sudah mencapai 57,41 persen populasi tervaksinasi penuh, sedangkan di mayoritas provinsi luar Jawa-Bali yang masih di angka belasan persen.

Kebijakan inilah yang dikritik keras oleh Penasihat Senior untuk Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Diah Saminarsih. Diah menyayangkan pola distribusi vaksin COVID-19 Indonesia yang fokus pada domisili, padahal seharusnya lebih mementingkan tingkat kerentanan individu.

"Terlepas di mana mereka tinggal, apakah di Jakarta atau Sumatera Barat., kalau masuk kelompok populasi tertentu, mereka bisa jadi prioritas. Dengan prinsip ini, pembagian vaksin akan sangat berbeda," beber Diah di Jakarta, dikutip dari BBC Indonesia pada Jumat (20/8).

"Prinsip populasi menghilangkan hambatan geografi. Artinya ini juga akan menghilangkan ketimpangan," imbuh Diah.

Meski demikian, Diah mengaku tidak bisa mengintervensi lebih jauh. "Tapi WHO hanya bisa mengimbau, jadi tergantung pada pemerintah. Yang jelas pendekatan populasi akan lebih menjamin keadilan," tuturnya.

Di tengah capaian vaksinasi penuh DKI Jakarta dan Bali yang sampai 40 persen lebih, terdapat 10 provinsi yang masih di bawah 10 persen. Atau krisis lain yang dihadapi Sumatera Barat misalnya, ketika mengalami kelangkaan stok vaksin COVID-19 pada Juli 2021 lalu.

"Kami sempat kekurangan stok vaksin selama tiga minggu dalam bulan Juli. Kabupaten dan kota sudah banyak yang menjerit, tapi kami tidak bisa berikan vaksin," tutur Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Arri Yuswandi. "Di akhir Juli kami dapat tambahan vaksin, tapi khusus untuk dosis kedua. Awal Agustus baru datang untuk dosis pertama."

Menurut Arri, biasanya distribusi vaksin ini sulit merata lantaran faktor anggaran dan kondisi geografis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah menjanjikan investigasi untuk mengetahui penyebab ketimpangan vaksinasi antardaerah.

Kendati demikian, anggota COVAX Independent Allocation of Vaccines Group, Tjandra Yoga Aditama, menilai ketimpangan vaksinasi adalah akibat kebijakan dasar pemerintah daerah. "Kalau mau diaudit, perlu dilihat kebijakan awalnya. Jangan-jangan memang diatur bahwa 'provinsi-provinsi ini prevalensinya tinggi, vaksinasi kita maksimalkan di situ'," kata Tjandra.

"Kalau dimaksimalkan di situ, daerah lain jadi kekurangan vaksin. Dan kalau memang seperti itu kebijakannya, berarti keputusan itu kan diambil pemerintah pusat. Vaksin ini kan barang yang jelas. Dikirim tanggal sekian, dua-tiga hari kemudian akan keliatan berapa yang diterima provinsi itu," pungkasnya.