WowKeren - Pada 15 Oktober lalu, perwakilan negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menggelar rapat darurat. Salah satu agendanya adalah membahas apakah akan mengundang pimpinan junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing ke pertemuan KTT ASEAN pada 26-28 Oktober 2021 atau tidak.

Dari hasil rapat tersebut, para perwakilan negara yang tergabung dalam ASEAN, termasuk Indonesia pun akhirnya memutuskan untuk tidak mengundang pimpinan junta militer Myanmar. Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi mengungkapkan salah satu alasan tidak mengundang pimpinan junta militer adalah lantaran ASEAN ingin memberikan ruang bagi Myanmar untuk bisa memulihkan kembali demokrasinya.

Selain itu, kata Retno, keputusan tidak mengundang pimpinan junta militer itu juga didasarkan pada penghormatan terhadap prinsip non intervensi dan lainnya dalam Piagam ASEAN seperti demokrasi, pemerintahan yang baik, penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), dan pemerintahan yang konstitusional. "Maka untuk KTT ASEAN mendatang, ASEAN hanya akan mengundang wakil (Myanmar) pada level non politis," papar Retno dalam keterangan pers secara virtual bersama Menlu Malaysia, Saifuddin Abdullah, Senin (18/10).

Dalam pertemuan secaras viral bersama Menlu Malaysia, Retno menerangkan bahwa Indonesia-Malaysia berbagi pandangan bahwa junta militer Myanmar tidak menjalankan komitmennya terhadap proses perdamaian di negara tersebut. Padahal pada April lalu, Min Aung Hlaing telah turut bersepakat Konsensus Lima Poin yang berisi panduan untuk membantu penyelesaian krisi politik yang dipicu kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih Myanmar.

Retno menilai keputusan untuk tidak mengundang Min Aung Hlaing ke pertemuan puncak KTT ASEAN itu sudah tepat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak menurunkan komitmen untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Myanmar.

"Rakyat Myanmar memiliki hak dan pantas mengenyam perdamaian dan kesejahteraan, safety an well-being (keamanan dan kesejahteraan) rakyat Myanmar akan terus menjadi prioritas Indonesia," tegas Retno.

Keputusan untuk tidak mengundang Min Aung Hlaing itu menandai langkah berani yang dilakukan oleh ASEAN. Mengingat organisasi ini memiliki kebijakan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain dan telah lama tidak memberikan sanksi atau tindakan keras lainnya kepada Myanmar.