ASEAN melarang pejabat politik Myanmar untuk hadir di KTT ASEAN 26-28 Oktober 2021. Kini Junta Militer Myanmar menyalahkan PBB terkait tanggapan miring internasional terhadap negaranya.
- Elvariza Opita
- Senin, 25 Oktober 2021 - 11:28 WIB
WowKeren - Rapat darurat Perhimpunan Negara Asia Tenggara (ASEAN) pekan lalu memutuskan tidak akan mengundang Pimpinan Junta Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing di KTT pada Selasa (26/10) besok. Bahkan Menteri Luar Negeri Myanmar yang dipilih oleh junta militer, Wunna Maung Lwin, juga tidak boleh hadir di KTT.
"Harus pegawai negeri sipil, bukan menteri atau siapapun yang memiliki jabatan politik," tegas ASEAN terkait pewakilan Myanmar yang boleh hadir di KTT. Langkah ini sebagai "sanksi" lantaran Myanmar, di bawah kepemimpinan junta militer, gagal memenuhi Konsensus Lima Poin yang ditetapkan pada April 2021 lalu.
Sedangkan dalam KTT besok, pemimpin ASEAN ternyata berniat untuk membahas satu agenda penting terkait Myanmar. Yakni berencana menekan agar mengizinkan perwakilan ASEAN datang ke Myanmar demi memediasi dua pihak yang sedang berkonflik.
Melansir Kyodo News, draf agenda KTT ASEAN secara tersirat mengungkit kembali komitmen penerapan Konsensus Lima Poin yang disepakati untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar. "Termasuk memfasilitasi kedatangan Utusan Khusus (ASEAN) ke Myanmar untuk membangun kepercayaan dan kepercayaan diri untuk akses penuh terhadap semua pihak terkait," demikian kutipan isi draf KTT ASEAN, dikutip pada Senin (25/10).
Utusan khusus yang dimaksud adalah Menteri Luar Negeri kedua Brunei Darussalam, Erywan Yusof. Namun rencana kunjungan Yusof akhirnya dibatalkan lantaran sang menteri tidak diperkenankan bertemu dengan "individu tertentu" yang kemudian diidentifikasi sebagai mantan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dengan dalih yang bersangkutan tengah terlibat kasus hukum.
"Pengusiran" Myanmar dari KTT ASEAN ini memang terus menuai kecaman dari pihak yang pro kudeta. Kini junta militer Myanmar berbalik menyalahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dianggap sengaja mengeluarkan laporan hak asasi manusia yang tendensius demi ikut campur terhadap urusan internalnya.
Laporan yang dimaksud dilabeli sebagai "hasutan untuk melakukan kekerasan". Laporan tersebut merujuk pada laporan khusus dari Tom Andrews terkait kekhawatiran adanya bencana HAM yang lebih besar karena puluhan ribu tentara dan senjata berat kini dipindahkan ke daerah bergolak di utara dan barat laut Myanmar.
Menurut Andrews, taktik ini sangat mengingatkan dengan penumpasan berdarah junta militer terhadap minoritas Rohingya pada 2016-2017. Dan laporan inilah yang diklaim junta militer Myanmar sebagai wujud usaha PBB mengintervensi urusan internal negaranya.
"PBB menggunakan HAM sebagai alat politik untuk campur tangan dalam urusan internal Myanmar," tuduh Kemenlu Myanmar pada Minggu (24/10). "Laporan itu hanya akan mengarah pada perpecahan lebih lanjut di antara (negara) dan hasutan untuk kekerasan internal."
(wk/elva)
