WowKeren - Pemerintah telah mewajibkan tes PCR untuk penumpang pesawat di wilayah Jawa-Bali. Namun penentuan harga tes PCR di Tanah Air dinilai sejumlah pihak hanya menguntungkan kelompok bisnis tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Kesehatan pun angkat bicara. Kemenkes menegaskan bahwa kebijakan penetuan harga tes PCR telah berpihak kepada rakyat.

"Kita mengambil kebijakan tentunya berpihak kepada rakyat," tutur Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, pada Minggu (31/10) dilansir detikcom.

Menurut Nadia, penurunan harga tes PCR telah sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada. Makin banyak dan murahnya komponen reagen PCR membuat harga batas tertinggi tes PCR perlu disesuaikan.

"Dan tentunya ini semakin memudahkan masyarakat tuk akses dan deteksi dini kesehatannya. Kita dalam masa menekan laju penularan dan kasus pos serendah mungkin dalam periode waktu yang lama sehingga kita bisa mencegah virus berkembang, menyebar dan bermutasi," paparnya. "Dan kita akan dapat melakukan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi lainnya."

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan menduga ketentuan harga tes PCR hanya mengakomodir kepentingan kelompok tertentu. Terlebih kala tes PCR dijadikan syarat moda transportasi.

"Perlu diingat ketika lonjakan angka positif COVID-19 pada Juli 2021, harga pemeriksaan PCR saat itu berada pada harga Rp 900 ribu/tes yang mengakibatkan tidak seluruh masyarakat dapat mengakses pemeriksaan tersebut," terang anggota koalisi tersebut, Muhammad Isnur. "Meskipun sebulan setelahnya turun akibat desakan masyarakat dan perbandingan biaya pemeriksaan dengan India, sudah jelas pemerintah tidak menggunakan prinsip kedaruratan kesehatan masyarakat dan mementingkan kepentingan kelompok bisnis tertentu."

Lebih lanjut, Isnur juga menilai bahwa penurunan harga tes PCR yang terbaru terkesan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. Menurutnya, penurunan harga tes PCR sudah bisa dilakukan ketika terjadi gelombang dua penularan.

"Penurunan harga PCR untuk kebutuhan mobilitas juga mencerminkan bahwa kebijakan ini tidak dilandasi asas kesehatan masyarakat, namun pemulihan ekonomi. Dari seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR sejak awal hingga akhir, koalisi mencatat setidaknya ada lebih dari Rp 23 triliun uang yang berputar dalam bisnis tersebut. Total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp 10 triliun lebih," paparnya. "Ketika ada ketentuan yang mensyaratkan penggunaan PCR untuk seluruh moda transportasi, perputaran uang dan potensi keuntungan yang didapatkan tentu akan meningkat tajam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam memberikan jaminan keselamatan bagi warga."