WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan diisukan berada dalam lingkaran bisnis tes PCR. Majalah Tempo melaporkan ada dua perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut, PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi, yang mengantongi saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Sebagai informasi, GSI adalah perusahaan yang mengelola perusahaan mengelola laboratorium untuk tes PCR. Adapun PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi disebut telah mengantongi 242 lembar saham senilai Rp 242 juta di GSI.

Menanggapi isu tersebut, Jodi Mahardi selaku Juru Bicara Luhut pun memberikan bantahan. Menurutnya, GSI adalah bentuk solidaritas sosial yang membantu menyediakan tes COVID-19 dalam jumlah besar. Jodi juga menyebut tak pernah ada pembagian keuntungan pada pemegang saham sejak GSI didirikan pada April 2020 lalu.

"Partisipasi Pak Luhut untuk membantu penanganan pada awal pandemi," tegas Jodi. Selain itu, Jodi juga menyatakan bahwa GSI tidak pernah bekerjasama dengan BUMN dan pemerintah.

"GSI ini tidak pernah kerja sama dgn BUMN ataupun mendapatkan dana dari pemerintah," ujarnya kepada Kompas.com. "Justru mereka melakukan genome sequencing secara gratis untuk membantu Kementerian Kesehatan."

Menurut Jodi, Luhut diajak koleganya dari PT Adaro Energy dan PT Indika Energy Tbk yang memiliki saham di GSI untuk membantu menyediakan tes COVID-19 dengan kapasitas besar. Mengingat tes COVID-19 masih menjadi persoalan di awal pandemi.

"Jadi total kalau tidak salah ada sembilan pemegang saham di situ. Yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini," jelasnya. "Kalau dilihat grup-grup itu kan mereka grup besar yang bisnisnya sudah well established dan sangat kuat di bidang energi, jadi GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham."

Partisipasi Luhut di GSI ini disebutnya sebagai bagian dari usaha membantu penanganan COVID-19 di masa awal pandemi. Luhut juga disebut turut membantu salah satu start-up bidang bioscience, Nusantics, yang membuat reagen PCR dalam negeri.

"Jadi tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat," tegas Jodi.

Di sisi lain, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan, menyindir dugaan keterlibatan sejumlah menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam bisnis tes PCR. Irwan mengungatkan bahwa para menteri tidak bisa menjadi bagian marketing atau agen pemasaran dengan menetapkan kebijakan yang menguntungkan perusahaan penyedia layanan PCR.

"Saya ingatkan, pemerintah jangan sampai jadi marketing atau terjebak kongsi bisnis dengan perusahaan PCR di tengah pandemi yang membuat rakyat menderita dengan mengeluarkan regulasi yang menguntungkan para pengusaha PCR," kata Irwan kepada CNN Indonesia.

Menurutnya, ada banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat tanpa perlu menjadi tes PCR sebagai syarat perjalanan. Salah satunya adalah mengeluarkan larangan mudik jika hendak membatasi mobilitas masyarakat di momen Natal dan Tahun Baru.

"Seiring rencana pemerintah menghapus tes PCR di Jawa-Bali dan cukup tes antigen, saya minta sebaiknya SE Kemenhub ini dicabut saja. Hanya membingungkan masyarakat dan tidak efektif di lapangan," pungkasnya.