WowKeren - Presiden Joko Widodo mengikuti sejumlah agenda internasional, termasuk menghadiri KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia. Dan pada kesempatan itu, Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Lalu apa yang dibahas dari pertemuan kedua tokoh ini? Berikut bocorannya menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Yang pertama, menurut Retno, Jokowi membahas soal Laut Cina Selatan yang diharapkan bisa tetap dalam suasana damai. "Mengenai Laut Cina Selatan, Presiden menyampaikan keinginan Indonesia adalah satu, yaitu melihat Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil," kata Retno dalam pernyataan persnya, Selasa (2/11).

"Untuk itu, Presiden menekankan bahwa hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, harus dihormati oleh semua pihak," imbuh Retno. Hal ini tentu berkaitan dengan memanasnya tensi di area-area terkait.

Kemudian Jokowi juga membahas isu demokrasi dengan mantan Wakil Presiden era Barack Obama tersebut. Kemitraan Indonesia dan AS diharapkan bisa berdampak pada stabilitas kawasan.

"Isu demokrasi juga dibahas oleh kedua pemimpin. Presiden menekankan penting bagi kedua negara untuk memastikan bahwa democracy delivered, sebagaimana negara demokrasi kedua dan ketiga terbesar di dunia. Maka kemitraan strategis Indonesia-Amerika Serikat harus dapat berkontribusi bagi kemakmuran dan stabilitas kawasan," imbuh Retno.

Di beberapa media pemberitaan Jokowi dan Biden pun dilaporkan sepakat mendesak Junta Myanmar untuk membebaskan para tahanan politik. Keduanya juga meminta agar kondisi demokrasi di Myanmar bisa segera dipulihkan.

Selain itu, Biden juga menyampaikan dukungan untuk peran Indonesia sebagai Presidensi G20. Peran Indonesia di kawasan juga dinilai sangat penting.

"Kedua presiden juga membahas mengenai kerja sama vaksin yang dilakukan selama ini," pungkas Retno. "Dan Indonesia menyampaikan apresiasi terhadap dukungan vaksin Amerika Serikat pada Indonesia."

Di sisi lain, kesimpulan atas KTT COP26 di Glasgow sudah ditarik. Lebih dari 100 negara sepakat untuk mengakhiri deforestasi alias penggundulan hutan pada 2030, sebuah resolusi yang turut dituruti dan akan diperjuangkan negara-negara seperti Brasil, Rusia, Indonesia, dan Republik Demokrat Kongo sebagai pemilik hutan terbesar dunia.