WowKeren - Presiden Joko Widodo menyoroti indeks kebebasan berpendapat yang menurutnya terus mengalami penurunan beberapa waktu belakangan. Pasalnya menurut Jokowi banyak kejadian aparat penegak hukum yang kemudian menangkap masyarakat yang menyampaikan kritik.

Salah satu yang diakui Jokowi membuatnya heran adalah polisi yang bergerak cepat menghapus mural-mural kritikan yang ditujukan untuknya. Padahal Jokowi mengaku tidak mempermasalahkan mural-mural kritikan tersebut. Bahkan Jokowi sempat menyinggung dirinya yang sudah terbiasa difitnah hingga dimaki.

"Itu sebetulnya urusan di polsek yang saya cek di lapangan, tapi nyatanya dihapus," kata Jokowi kepada para Kasatwil di Bali, Jumat (3/12). "Oleh sebab itu, beritahu kapolsek-kapolsek sampai kapolsek diberitahu. Itu (mural) urusan kecil."

"Saya datang ke sebuah daerah ada mural, dihapus. Ramai, wah presiden yo urusan mural," imbuh Jokowi. "Urusan mural saja ngapain sih? Wong saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah, sudah biasa. Ada mural saja takut, ngapain? Baca ini hati-hati."

Jokowi menekankan, mural kritikan yang kerap dihapus itu sebenarnya adalah bentuk upaya masyarakat menyampaikan pendapat. Yang terpenting jangan sampai penyampaian pendapat itu berujung mengganggu ketertiban masyarakat.

"Kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal," tutur Jokowi. "Sehingga saya mengapresiasi dibalik oleh Kapolri membuat lomba mural dan saya kira hasilnya positif."

Lebih dari itu, Jokowi juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, karena itulah kebebasan berpendapat juga harus dihargai. Setiap kritik dan masukan yang diberikan kepada pemerintah harus dihormati selama tidak mengganggu ketertiban umum.

"Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban iya silakan, tapi kalau enggak, jangan. Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi," tegas Jokowi. "Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya. Tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri."

Beberapa waktu lalu, mural-mural yang mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi kerap menghiasi pemberitaan karena beberapa di antaranya dihapus oleh otoritas berwenang. Namun Polri kemudian malah menggelar lomba mural untuk menyampaikan kritik.