Anggota DPR Purworejo, Abdul Kadir Karding ikut merespons konflik yang terjadi di Desa Wadas. Karding pun telah mengirim tim kecil de Desa Wadas untuk mencari fakta di lapangan.
- Amelia Nur Fatimah
- Jumat, 11 Februari 2022 - 10:02 WIB
WowKeren - Konflik di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah sukses menjadi perhatian berbagai kalangan. Hingga kini, kondisi Desa Wadas pun masih mencekam dengan penjagaan polisi.
Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah VI, Abdul Kadir Karding pun ikut buka suara dan bertindak. Karding meminta semua pihak untuk menghadapi konflik pertanahan di Desa Wadas dengan bijak dan proporsional. Sebagai anggota dewan terpilih dari daerah pemilihan di Purworejo, Karding mengaku akan memperjuangkan kepentingan masyarakat di Wadas.
"Namun saya sebagai wakil masyarakat Purworejo tentu tugas saya adalah memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat daerah di sana," ungkap Karding, Jumat (11/2).
Karding mengaku berhati-hati bersikap dalam masalah pembangunan yang mendapat respon negatif dari warga Wadas. Pasalnya, persoalan tersebut cukup sensitif menyangkut program strategis nasional dan kemaslahatan umat. Karena itu, Karding telah membentuk tim kecil dan mengirim mereka untuk mencari data-fakta yang terjadi di lapangan.
"Langkah yang saya lakukan pertama adalah saya sudah bentuk tim kecil untuk turun ke sana mencari dan melihat lebih dekat data dan fakta sesungguhnya yang terjadi," ujar Karding.
Selain itu, Karding meminta semua pihak mengambil sikap proporsional dalam masalah di Wadas. Politikus PKB ini mendorong seluruh penyelesaian di Wadas melalui dialog dan persuasif.
"Saya tetap mendorong agar seluruh penyelesaian yang ada itu dilakukan dengan metode dialog dan persuasif apapun itu," jelas Karding.
Karding juga meminta semua pihak mempercayakan penyelesaian kepada masyarakat, tokoh masyarakat di Wadas, serta pemerintah daerah terkait. Karding mendorong adanya dialog terbuka untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Dan menurut saya yang ketiga, mari percayakan penyelesaian ini kepada masyarakat di sana tokoh masyarakatnya, Pemda kab/provinsi, pihak terkait diselesaikan dengan cara-cara yang elegan, dialog partisipatif, dan terbuka," paparnya.
Karding mengimbau para aktivis, politikus bahkan penggiat medsos untuk memberikan pendapat dan sikap dengan data yang lengkap. Jangan hanya parsial dan copy paste pernyataan beredar. "Jadi kita harus dudukan persoalan ini secara bijak dan proporsional," pungkas Karding.
(wk/amel)
