WowKeren - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengalami kegagalan dalam mengadopsi rancangan resolusi yang bertujuan untuk menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz pada Selasa, 7 April 2026. Kegagalan ini terjadi setelah Rusia dan China menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap Dewan Keamanan.

Rancangan resolusi yang disusun oleh Bahrain tersebut mendapatkan dukungan mayoritas dengan 11 suara setuju, tetapi terhenti setelah Rusia dan China memberikan suara menolak. Di sisi lain, Kolombia dan Pakistan memilih untuk abstain dari pemungutan suara tersebut.

Dalam draf yang diajukan, negara-negara anggota didorong untuk mengoordinasikan langkah-langkah defensif guna memastikan keselamatan navigasi di Selat Hormuz. Upaya tersebut termasuk pengawalan kapal dagang dan komersial, serta mencegah segala bentuk gangguan atau penutupan jalur navigasi internasional di wilayah tersebut.

Rancangan resolusi juga menekankan bahwa setiap koordinasi yang dilakukan oleh anggota dewan harus sepenuhnya sesuai dengan hukum humaniter internasional. Selain itu, draf tersebut menuntut agar hak dan kebebasan navigasi negara pihak ketiga dihormati untuk menjamin kelancaran lintasan melalui Selat Hormuz.

Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, menyatakan penyesalan mendalam atas ketidakmampuan Dewan Keamanan untuk mencapai kesepakatan. "Dewan gagal memikul tanggung jawabnya terkait dengan tindakan ilegal yang membutuhkan tindakan tegas tanpa penundaan," tegas Al Zayani setelah pemungutan suara berlangsung.

Perlu dicatat bahwa Bahrain saat ini menjabat sebagai presiden bergilir Dewan Keamanan PBB. Kegagalan adopsi ini mencerminkan polarisasi yang tajam di antara anggota tetap Dewan Keamanan dalam menyikapi isu keamanan maritim di kawasan strategis Timur Tengah.