WowKeren - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijadwalkan untuk melakukan pemungutan suara terkait resolusi yang berkaitan dengan pengamanan Selat Hormuz pada Jumat, 3 April 2026. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan di jalur logistik energi global yang vital ini.

Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, menjelaskan bahwa rancangan resolusi tersebut memberikan hak kepada negara-negara anggota untuk menggunakan segala bentuk pertahanan yang diperlukan. "Resolusi ini akan memberi wewenang untuk menggunakan semua cara pertahanan yang diperlukan dan sesuai keadaan di Selat Hormuz serta perairan sekitarnya, termasuk wilayah perairan negara pesisir yang berbatasan langsung," ungkap Al Zayani dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Kamis (2/4/2026).

Upaya ini bertujuan untuk mengamankan jalur transit internasional dan mencegah berbagai bentuk penghalangan atau gangguan navigasi di Selat Hormuz. Selain itu, salah satu poin penting dalam resolusi tersebut adalah tuntutan tegas agar Iran segera menghentikan semua serangan terhadap kapal dagang dan komersial. "Kami berharap ada posisi yang bersatu dari Dewan yang terhormat ini dalam pemungutan suara besok," tambah Al Zayani, menegaskan bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan hukum internasional.

Namun, terdapat ketidakpastian mengenai jadwal pasti pemungutan suara. Menurut jadwal kerja resmi Dewan Keamanan, hingga saat ini belum ada pertemuan formal yang direncanakan untuk hari Jumat. Situasi di Timur Tengah semakin memanas sejak 28 Februari lalu, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke beberapa lokasi di Iran, termasuk Teheran, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari pihak sipil. Sebagai respons, Iran membalas dengan menyerang fasilitas militer AS dan wilayah Israel dalam upaya klaim pertahanan diri.

Konflik ini telah memicu blokade de facto di Selat Hormuz. Sebagai jalur utama untuk pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) dari Teluk Persia ke pasar dunia, tersumbatnya jalur ini telah menyebabkan lonjakan harga energi global secara signifikan. Hal ini menambah kompleksitas dalam dinamika politik dan ekonomi di kawasan tersebut, membuat pemungutan suara DK PBB menjadi sangat krusial untuk menciptakan stabilitas.