PP 35/2021 sebagai salah satu peraturan turunan UU Cipta Kerja rupanya mengizinkan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja bahkan pengurangan pesangon. Ini penjelasannya.
Perpres 3/2021 merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja yang membahas perihal investasi. Investasi asing pun makin diizinkan untuk masuk, kecuali untuk 11 bidang usaha berikut.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga mempertanyakan keputusan pemerintah untuk menghapus Komponen Hidup Layak (KHL) dalam skema perhitungan upah.
Salah satu turunan UU Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah (PP) 35/2021, memungkinkan pesangon akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) cukup dibayar 50 persen dari jumlah yang seharusnya.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Menkumham Yasonna Laoly berharap puluhan aturan turunan UU Cipta Kerja yang disahkan Selasa (16/2) kemarin bisa menjadi 'vaksin' atas lesunya perekonomian Indonesia.
KSPI menggelar aksi massa pada Rabu (16/12) hari ini hingga nanti siang pukul 12.00 WIB demi mengawal jalannya sidang uji materi UU Cipta Kerja Omnibus Law di MK.
Ratusan buruh akan melakukan aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (16/12) besok, untuk mengawal sidang judicial review (JR) terhadap UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja.
Twitter Indonesia merilis daftar tagar yang paling digunakan selama tahun 2020. Tagar-tagar tersebut meliputi topik yang beragam, mulai dari Omnibus Law, COVID-19, hingga serial drama Korea Selatan.
Bukan tanpa alasan, saat ini, banyak restoran yang tengah dalam kondisi terpuruk. Sehingga jika biaya sertifikasi terlalu tinggi, sulit bagi dunia usaha untuk memenuhinya
Presiden mengungkap 6 manfaat pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law di Forum APEC CEO Dialogues. Padahal saat ini UU Ciptaker sendiri masih sangat dipermasalahkan di Indonesia.
Pengamat Ketenagakerjaan UGM Tajuddin Noer Effendi 23 industri pernah pindah dari Tiongkok ke Asia Tenggara dan semua masuk ke Vietnam lantaran aturan di Indonesia dinilai tidak bersahabat dengan investor.
Menurut peneliti The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki peran yang sangat signifikan bagi perekonomian.
Pemerintah menawarkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Siapapun, dikatakan Mahfud MD, berhak mengajukan gugatan kepada MK untuk memperkarakan Omnibus Law Ciptaker.
Dalam ceramahnya pada Minggu (15/11) kemarin, Habib RIzieq menilai UU Ciptaker dibuat dengan ugal-ugalan bak kuitansi warung kopi. Istana Kepresidenan pun angkat bicara soal ini.
Pasal 65 di UU Cipta Kerja Omnibus Law membuat publik menuding ada upaya kapitalisme sektor pendidikan. Mendikbud Nadiem Makarim pun buka suara soal tudingan ini.
Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, video yang diunggah KontraS ke Instagram tersebut terlalu tendensius karena ada beberapa adegan yang dipotong.
Puan Maharani akhirnya mengakui bahwa dirinya memang mematikan mikrofon ketika sidang paripurna UU Cipta Kerja berlangsung. Namun ia memiliki pembelaan seperti berikut ini.
6 dari 71 tokoh yang dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa, merupakan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga menimbulkan kecurigaan yang mengaitkan gugatan UU Ciptaker.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengaku pihaknya masih belum memutuskan antara mekanisme legislative review atau distribusi II untuk perbaikan typo UU Cipta Kerja.