WowKeren - Protes rakyat Indonesia soal respons pemerintah terhadap penindasan etnis Muslim Uighur di Xinjiang berbuntut digelarnya aksi demo. Aksi bela Muslim Uighur tersebut dilakukan di depan kantor Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta pada Jumat (21/12) siang.

Senin (24/12) kemarin, duta besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian mengunjungi Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kramat Raya, Jakarta Pusat. Adapun maksud kedatangan Xiao dan rombongannya adalah membicarakan masalah Muslim Uighur.

Kedatangan Xiao disambut oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj. Said kemudian membagikan pengalamannya ketika berkunjung ke Tiongkok. Ia menuturkan bahwa pemerintah Tiongkok menjamin kebebasan rakyatnya dalam beragama, termasuk umat muslim.

Di sana juga bisa dijumpai sejumlah masjid. Orang-orang muslim pun juga diperbolehkan melakukan shalat dan kegiatan mengaji selama itu semua dilakukan di dalam masjid.

“Saya pun pernah ke sana (Tiongkok),” kata Kiai Said di Jakarta, Senin (24/12). “Banyak yang sudah ke sana, para kiai, tokoh agama menyaksikan bagaimana masjid-masjid dibangun, imam-imam digaji dengan wajar, dan kumpulan orang Islam dipelihara. Shalat, pengajian boleh asal tidak di luar masjid.”

Terkait Muslim Uighur, Kiai Said menambahkan bahwa sejak dulu etnis ini memang ingin memisahkan diri dari Beijing. Ini sudah masuk ke ranah politik. Untuk itu, Indonesia tidak bisa ikut campur karena itu urusan domestik. Namun, Indonesia tetap bersedia memberikan saran.

“Kalau itu sikap politik separatisme, kita paling memberikan masukan,” tambah Kiai Said. “Tidak bisa mengecam karena urusan dalam negeri. Seperti kita kalau ada pemberontakan di Aceh atau Papua, luar negeri jangan ikut campur.”

Berkaca pada kasus pemberontakan di Aceh dan Papua, Kiai Said mengusulkan agar pemerintah Tiongkok melakukan hal yang sama terhadap Muslim Uighur. Yakni dengan melakukan pendekatan kemanusiaan.

Sebab menurut Kiai Said, melawan mereka dengan kekerasan bukanlah jalan terbaik. Justru, mereka akan lebih bersemangat memberontak pemerintah Tiongkok.

“Bagaimana kalau hal ini dilakukan oleh pemerintah RRC terhadap umat Islam Uighur,” imbuh Kiai Said. “Bagaimana agar Uighur mendapatkan hak-haknya, dihargai eksistensinya, dihargai haknya, tanpa harus memisahkan diri dari kesatuan RRC.”

Kiai Said kemudian menawarkan tiga solusi untuk pemerintah Tiongkok dalam menyikapi Muslim Uighur. Yakni memberikan kebebasan pada Muslim Uighur, mengakui eksistensi mereka, dan menjamin kebebasan bekerja.

“Pertama, (Muslim Uighur) diberi kebebasan. Kedua, diakui eksistensinya,” kata Kiai Said. “Ketiga, diberi kebebasan bekerja atau mengembangkan ekonomi, pendidikan.”