PKPI meminta agar pihak yang ikut menyebar informasi tidak benar mau bertanggung jawab.
- Wahyu
- Kamis, 03 Januari 2019 - 16:32 WIB
WowKeren - Media sosial sempat diramaikan dengan beredarnya informasi terkait surat suara yang tercoblos. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) meminta agar pihak yang ikut menyebarkan informasi tidak benar tersebut bertanggung jawab.
“Kepada pihak-pihak yang disebutkan KPU tentu saja kami mengimbau dan mengajak untuk bersikap kesatria. Artinya bertanggung jawab,” ujar Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan kepada wartawan, Kamis (3/1). “Karena kebebasan yang baik adalah kebebasan yang bertanggung jawab.”
Verry juga menambahkan bahwa menghapus jejak digital bukanlah cara tepat dalam menyelesaikan masalah. Menurutnya, bersikap kestaria dengan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan itu jauh lebih baik.
“Jadi menghapus jejak digital dan sebagainya bukan hal yang baik untuk menyelesaikan permasalahan,” tambah Verry. “Mari kita sama-sama berupaya bertanggung jawab untuk apa yang telah kita lakukan.”
“Lebih jauh lagi, Verry juga sempat menyinggung soal Pilpres. Ia mengatakan bahwa penyebaran hoaks justru dapat menyesatkan masyarakat. Yang mana hal itu dinilainya berseberangan terhadap kehidupan demokrasi di negara ini.
“Jangan menggunakan cara-cara yang tidak baik, tidak halal, fitnah, hoaks yang justru menyesatkan masyarakat dan menimbulkan kepanikan yang tidak perlu,” imbuh Verry. “Fitnah dan hoaks adalah musuh bersama.”
Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief sempat meramaikan informasi hoaks tersebut lewat akun Twitter miliknya. Namun menurut Andi, cuitan tersebut telah terhapus.
Terkait hal ini, Sekjen Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menilai cuitan Andi tersebut sangat provokatif. Bahkan ia menyebut hal itu adalah semacam mental prejudice dan sangat berbahaya.
“Pernyataan saudara Andi sangat provokatif, cermin kekerdilan jiwa, mental prejudice, dan sangat berbahaya,” kata Hasto lewat keterangan tertulis pada Kamis (3/1). “Pernyataan jalanan tanpa dasar tersebut sudah memenuhi delik hukum untuk dipersoalkan.”
Menurutnya, isu surat suara yang telah dicoblos itu bertujuan untuk membangun opini negatif terhadap Presiden Joko Widodo. Dengan kata lain, ini membuat masyarakat berpikir bahwa dalam Pemilu 2019 telah terjadi kecurangan.
“Apa yang dilakukan semakin membuktikan adanya penggunaan skenario penciptaan kondisi ketidakpercayaan pada lembaga penyelenggara pemilu dengan cara-cara tidak beradab,” ujar Hasto. “Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik dengan tujuan memasukkan opini pemilu sepertinya curang.”
(wk/wahy)
