BPN meminta agar pihak Bawaslu lebih objektif tak hanya menindak kepala desa, tapi juga kepala daerah yang mendukung Paslon.
- Wahyu
- Selasa, 29 Januari 2019 - 14:52 WIB
WowKeren - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta 31 bupati/walikota akan mendukung Paslon Joko Widodo alias Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres nanti. Hal tersebut disampaikan oleh Ganjar dalam jumpa pers di Solo pada Sabtu (26/1). Adapun 31 kepala daerah tersebut berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan partai koalisi lainnya.
"Sebagai kader partai," kata Ganjar di Hotel Alila Solo, Sabtu (26/1). "Kami siap memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin mutlak."
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memberi tanggapan terkait dukungan tersebut. Juru Bicara BPN Andre Rosiade mempersoalkan mengapa kepala daerah yang mendukung Jokowi-Ma'ruf tidak segera diproses hukum.
Sebab menurut Andre, dukungan dari kepala daerah kepada Jokowi tak hanya ada di Jawa Tengah, tapi juga di daerah lainnya. Andre juga menyebutkan hal itu juga terjadi di Sumatera Barat.
"Bukan cuma di Jawa Tengah tapi dimana-mana kepala daerah mendukung Pak Jokowi," kata Andre dilansir detikcom pada Selasa (29/1). "Di kampung saya saja ada 12 kepala daerah yang mendukung Pak Jokowi di Sumatera Barat. Aman-aman saja (tidak diproses hukum)."
Andre mengatakan bahwa selama ini ia belum pernah melihat ada kepala daerah yang menjadi tersangka karena mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Sebaliknya, seorang kepala desa di Mojokerto pernah menjadi tersangka lantaran mendukung Cawapres Sandiaga Uno.
"Intinya menurut kami kalau mendukung Pak Jokowi selama ini aman-aman saja," cetus Andre. "Saya belum pernah menemukan kepala daerah yang jadi tersangka seperti kepala desa di Mojokerto ya. Selama ini deklarasi Pak Jokowi, kepala daerah aman saja."
Berangkat dari fenomena ini, Andre menilai bahwa hukum terasa tajam ke arah Prabowo-Sandiaga. Ia meminta agar Bawaslu bisa bersikap lebih objektif untuk menindak kepala daerah, bukan hanya kepala desa saja yang diproses hukum.
"Hukum terkesan tajam kepada Pak Prabowo, maka kepala desa masuk penjara tapi kepala daerah aman mendukung Pak Jokowi," tegas Andre. "Harusnya Bawaslu objektif dong masak berani cuma kepala desa saja."
(wk/wahy)
