Sepanjang tahun 2018 saja ada lebih dari 1.000 pengaduan konflik ke Komnas HAM yang berkaitan dengan hak atas kesejahteraan.
- Wahyu
- Selasa, 19 Februari 2019 - 09:28 WIB
WowKeren - Dalam pembangunan suatu negara, ada sejumlah aspek yang perlu dijadikan pertimbangan. Salah satunya mengenai hak asasi manusia (HAM). Sayangnya, aspek yang satu ini cenderung dikesampingkan oleh pemerintah saat melakukan pembangunan.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai bahwa HAM belum dijadikan hal dasar dalam perencanaan pembangunan. Tak hanya untuk bidang infrastruktur, namun juga reformasi agraria maupun pangan.
Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 Komnas HAM Hairansyah mengatakan pada debat kedua, baik Paslon 01 maupun 02 sama-sama belum menunjukkan upaya konkret untuk mengatasi dampak pembangunan. Pembangunan di lain sisi, memberikan dampak negatif berupa hilangnya sumber kehidupan warga yang hidup di sekitarnya.
Hairansyah menganggap bahwa kedua Paslon belum memiliki perencanaan khusus terkait hal tersebut. Namun, cenderung hanya menampilkan aspek konektivitas dan dampak pembangunan dalam bidang ekonomi. "Yang ditampilkan hanya terkait aspek konektivitas dan pembangunan ekonomi," kata Hairansyah, Jakarta, Senin (18/2).
Komnas HAM mengatakan bahwa sejak era Orde baru hingga sekarang, masih banyak konflik agraria yang belum terselesaikan. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung.
Belum lagi ditambah dengan jatuhnya korban akibat lubang bekas tambang di kawasan pesisir dan pulau kecil. Adapun korban banyak berasal dari anak-anak. Hal inilah yang kurang menjadi fokus kedua Capres untuk memberikan solusi.
Sepanjang tahun 2018 sendiri ada sekitar 1.062 kasus yang dilaporkan ke Komnas HAM. Kasus-kasus tersebut berkaitan dengan hak atas kesejahteraan.
"Konflik agraria menjadi yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM sepanjang Januari-Desember 2018," tambah Hairansyah. "Yakni sebanyak 1.062 dalam klasifikasi hak atas kesejahteraan."
Fakta tersebut berseberangan dengan apa yang dikatakan oleh Jokowi saat debat kedua. Jokowi menyebut bahwa selama 4,5 tahun terakhir hampir tidak ada konflik dalam upaya pembebasan lahan. Ia juga menegaskan bahwa pembangunan jalan di desa diperuntukkan bagi rakyat.
"Pembangunan 191 ribu kilometer jalan-jalan di desa itu untuk rakyat di bawah," kata Jokowi di Jakarta, Minggu (17/2). "Kemudian dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada konflik dalam pembebasan lahan masyarakat kita."
(wk/wahy)
