WowKeren - Lembaga Survei Cyrus Network telah merilis hasil survei elektabilitas Pilpres 2019. Berdasarkan hasil survei, paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, masih mengungguli paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf mencapai 57,5 persen. Sedangkan elektabilitas Prabowo-Sandiaga hanya mencapai 37,2 persen. Elektabilitas keduanya memiliki selisih 20 persen.

Survei tersebut dilakukan pada periode 18 hingga 23 Januari 2019 terhadap 1.230 responden. Menggunakan metode wawancara face to face, survei tersebut memiliki margin of error sebesar kurang lebih 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Salah satu pertanyaan dalam survei tersebut adalah "Apakah responden telah tetap dalam memilih?". Menjawab pertanyaan tersebut, sebanyak 77,5 persen responden mengaku telah menetapkan pilihan.

"Kalau ditanya apakah pilihan anda sudah tetap, masih akan berubah atau tidak," tutur CEO Cyrus Network, Hasan Nasbi, di Jakarta Pusat, Kamis (28/2). "Nah 77,5 persen bilang sudah tetap dan sekitar 15,1 persen itu masih mungkin berubah dan 7,4 persen tidak menjawab."

Menurut hasil survei, 47,8 persen pemilih Jokowi sudah memantapkan pilihan. Sedangkan pemilih Prabowo yang sudah mantap sebesar 29,7 persen.

Hasan pun menuturkan bahwa tingkat kepastian pemilih Jokowi lebih tinggi. "Jadi tingkat kepastian pemilih Jokowi sedikit di atas Prabowo," terang Hasan.

Menanggapi hasil survei tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ikut buka suara. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai bahwa rakyat sudah cerdas dalam memilih pemimpin.

Menurutnya, masyrakat dapat membedakan pemimpin yang penuh dengan retorika, dan pemimpin yang punya langkah konkret. Hal tersebut dapat dilihat dari agenda Debat Capres.

"Kami lihat setelah debat, rakyat memberikan apresiasi karena mampu membedakan mana yang retorika mana yang mengakar di dalam kebijakan konkret," tutur Hasto di Tangerang, Jumat (1/3). "Karena itulah kami akan perkuat politik pertanahan Pak Jokowi."

Di sisi lain, hasil penelitian para lembaga survei memang sering diperdebatkan oleh kedua kubu. Wakil DPR RI Fadli Zon misalnya, menilai bahwa lembaga survei di Indonesia kurang presisi dalam menghadirkan hasil yang sebenarnya.