Pengamat senior LIPI Siti Zuhro menilai bahwa Pemilu yang digelar tidak sepenuhnya secara substansi digelar untuk kepentingan rakyat.
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 23 Maret 2019 - 20:55 WIB
WowKeren - Indonesia terdiri atas masyarakat majemuk yang disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, ketahanan nasional menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI.
Sayangnya, ketahanan nasional Indonesia kini mulai terancam. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. Zuhro mengatakan bahwa kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi menjadi penyebab terancamnya ketahanan nasional.
"Ketahanan sosial menjadi terancam oleh musuh bersama kita," kata Zuhro di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, sabtu (23/3). "Yakni kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi, dan ini yang belum diberikan solusi secara tentu atau utuh."
Zuhro juga menyinggung indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia yang masih rendah dibanding negara lain. Diketahui, Indonesia menempati urutan ke-92 sebagai negara terbahagia di dunia dari survei yang dilakukan oleh World Happiness Report terhadap 156 negara.
"Begitu juga indeks kebahagiaan masyarakat belum signifikan," lanjut Zuhro. "Kalau pemerintah bisa mengelola indeks kebahagiaan masyarakat, tentunya tidak akan muncul ancaman terhadap ketahanan sosial."
Zuhro menyoroti tagar "2019 Ganti Presiden" yang marak selama masa kampanye. Ia mempertanyakan apakah tagar tersebut muncul dari rasa tidak puas rakyat terhadap kinerja pemerintah.
Ia kemudian juga menyinggung hasil survei dari sejumlah lembaga yang mencatat bahwa banyak rakyat puas terhadap kinerja presiden Joko Widodo alias Jokowi. Namun anehnya, kepuasan tersebut tak diimbangi dengan elektabilitas yang seharusnya tinggi.
"Makanya banyak lembaga survei mencatat, tingkat kepuasan di masyarakat sangat tinggi atas kinerja Pak Jokowi, tetapi elektabilitasnya rendah," tutur Zuhro. "Ini tidak masuk akal, semestinya kepuasan diikuti juga elektabilitas seseorang."
Zuhro menilai bahwa sejak memasuki era reformasi pada 21 tahun silam, Indonesia terus menggelar Pemilu. Ironisnya, Pemilu yang digembar-gemborkan sebagai wujud demokrasi untuk membela rakyat justru tidak berpihak pada rakyat secara substansi.
"Dan pilkada yang digelar, selalu menyisakan sengketa, hanya pada 2018 nyaris konflik tak terjadi," terang Zuhro. "Sekarang pertanyaan, Pemilu itu untuk siapa dan untuk apa? Katanya demokrasi langsung itu untuk rakyat, tapi itu hanya prosedur dan tahapannya saja, secara substansi kita tidak dapatkan."
(wk/zodi)
