Prabowo mendapatkan kritikan tajam dari PSI soal beberapa pernyataannya terhadap pemerintah. Salah satunya mengenai hoaks selang cuci darah RSCM yang ramai diperbincangkan.
- Silmi Amalia Fidareni
- Sabtu, 30 Maret 2019 - 15:15 WIB
WowKeren - Calon Presiden Indonesia nomor urut 02, Prabowo Subianto mengkritik keras pencapaian pemerintahan Joko Widodo. Seperti diketahui, Jokowi kerap membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diklaim cukup bagus. Prabowo mengkritik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebut sudah tumbuh hingga lima persen.
"Elite sana itu kalau omong ekonomi bagus, pertumbuhan bagus, terus harus pakai logat asing gitu omongnya," kata Prabowo di hadapan para pendukungnya saat kampanye terbuka di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/3). "Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah lima persen. Lima persen ndasmu."
Pernyataan Prabowo tersebut balik mendapatkan hujatan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Perwakilan partai pimpinan Grace Natalie ini menilai Prabowo telah membodohi rakyat.
"Ajakan Pak Prabowo untuk tidak mempercayai bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5 persen adalah sebuah pembodohan kepada rakyat," ujar juru bicara PSI, Dedek Prayudi, pada Sabtu (30/3). Dedek menyebut jika pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebanyak 5,17 persen ini adalah prestasi bagus. Mengingat pertumbuhan itu jauh lebih tinggi dari pertumbuhan perekonomian dunia, yakni 3,7 persen.
Bukan hanya soal kritik Prabowo terhadap pertumbuhan ekonomi, PSI juga menyoroti pernyataan capres 02 itu soal selang cuci darah RSCM. "Kami mencatat bahwa Pak Prabowo setidaknya sudah melakukan delapan kebohongan besar pada tahun 2018, dan beberapa kebohongan lainnya pada 2019, termasuk soal selang RSCM yang dipakai berulang kali," sambung Dedek.
Dedek menjelaskan jika rakyat kini sudah memiliki ekonomi yang stabil. Selain dalam hal kemampuan ekonomi, juga dalam hal program kesehatan.
"Sekarang warga desa yang dulunya miskin sudah punya handphone, motor, dan akses kepada internet," jelas Dedek. "Ini bukan hanya soal kemampuan ekonomi, tapi juga program kesehatan yang semakin terjangkau, pendidikan gratis, dan pemerintahan yang efektif."
(wk/silm)