WowKeren - Proses penghitungan suara Pemilu 2019 masih terus berlanjut hingga pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang. Kedua kubu paslon Capres-Cawapres pun terus mengawal proses penghitungan suara tersebut agar tak terjadi kecurangan.

Meski demikian, isu kecurangan Pemilu memang santer digaungkan oleh beberapa pihak. Para relawan kubu petahana, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, lantas mengadakan sayembara bagi pihak yang dapat membuktikan kecurangan tersebut.

Tak tanggung-tanggung, sayembara tersebut berhadiah uang senilai Rp 100 miliar. Sayembara tersebut diadakan oleh "Aliansi Relawan Pemenangan Jokowi-Amin".

Dana yang dipakai sebagai hadiah sayembara tersebut diperoleh dari 17 pengusaha muslim asal Indonesia. Sumbangan tersebut dikucurkan demi meredam situasi dan opini yang belakangan makin menyudutkan Jokowi-Ma'ruf terkait isu kecurangan Pemilu.

"Ide awalnya, apa yang bisa menghentikan provokasi dan kecurangan ini," tutur Ketua Muslim Cyber Army Jokowi yang tergabung dalam Aliansi tersebut, Diki Candra, di Jawa Barat pada Minggu (28/4). "Kami berunding dengan pengusaha dan menyiapkan dana, jadi sudahlah enggak usah ribut, memprovokasi kalau ada bukti, silahkan serahkan dan kami berikan uang itu."

Dengan digelarnya sayembara ini, diharapkan tidak ada lagi tudingan kecurangan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyudutkan paslon 01 hingga KPU. Sehingga para petugas penghitung suara dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan mendapat hasil yang maksimal.

"Intinya kami ingin meredam dan mengajak pihak 02 menghentikan provokasi kalimat curang," jelas Diki. "Baik kepada Jokowi maupun KPU dan pihak penyelenggara lainnya."

Diki pun menegaskan bahwa tidak ada kecurangan masif yang terstruktur dalam Pemilu 2019. Kesalahan yang ditemui hanyalah permasalahan biasa. Jumlahnya juga tidak sebanyak yang ditudingkan oleh kubu Prabowo-Sandi.

"Agar polemik curang ini dihentikan, silakan secara ilmiah kami tunggu data itu dan kami menyiapkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk siapa saja yang bisa membuktikan minimal 5 persen ada kecurangan," tutur Diki. "Kami tunggu sampai satu hari sebelum pengumuman KPU, ditunggu sampai pukul 12.00 WIB."