Survei Litbang Kompas Sebut Mayoritas Masyarakat Terima Hasil Pemilu 2019
Nasional
Pemilu 2019

Namun demikian sebagian besar responden juga menyatakan pelaksanaan Pemilu 2019 lebih buruk daripada Pemilu lima tahun silam karena diwarnai kericuhan.

WowKeren - Litbang Kompas mengadakan sebuah jajak pendapat terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 pada 27-28 Mei 2019 lalu. Tercatat 536 responden memberikan jawaban atas jajak pendapat atau survei ini.

Salah satu topik yang diangkat adalah terkait sikap masyarakat dalam menerima hasil Pemilu 2019. Dilansir dari laman Kompas edisi Senin (17/6), diketahui sebanyak 96,4 persen responden pendukung Pasangan Calon (Paslon) 01 Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin mengatakan menerima apapun hasil Pemilu.


Sementara itu jumlah responden masyarakat pro-Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno yang menerima apapun hasil Pemilu lebih kecil, namun tetap mayoritas. Tercatat 53,5 persen responden pendukung Prabowo-Sandiaga yang bersedia menerima apapun hasil Pemilu.

Sementara sebanyak 36,8 persen lainnya mengaku menolak apapun hasil Pemilu. Dan sebanyak 3,5 persen lain mengatakan akan menerima hasil Pemilu hanya jika Prabowo-Sandiaga menang.

"Mayoritas responden jajak pendapat Kompas menyatakan menerima hasil Pemilihan Umum," tulis peneliti Litbang Kompas Yonan Wahyu, Senin (17/6).

Meski mayoritas responden menerima hasil Pemilu, sebagian besar responden justru menilai penyelenggaraan Pemilu 2019 tidak lebih baik daripada Pemilu 2014. Bahkan sejumlah responden menyebut Pemilu 2019 lebih buruk daripada Pemilu lima tahun lalu. Beberapa gejolak aksi massa dan kondisi politik termutakhir menjadi faktor pertimbangan.

Litbang Kompas menyatakan lebih dari setengah responden, tepatnya 60,1 persen responden memandang pelaksanaan Pemilu kali ini cenderung lebih buruk dari Pemilu lima tahun sebelumnya. Hanya 23,1 persen yang menganggap Pemilu 2019 lebih baik.

Dari total responden yang menyatakan Pemilu 2019 lebih buruk, sebanyak 36,1 persen mengaku memberikan nilai merah untuk Pemilu tahun ini karena diwarnai kericuhan. "Responden cenderung memandang negatif kerusuhan tersebut yang awalnya merupakan unjuk rasa damai menolak hasil Pemilu 2019," pungkas Wahyu.

Sebelumnya lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga mengumumkan hasil jajak pendapatnya atas kualitas demokrasi di Indonesia. Dari hasil jajak pendapat diketahui kualitas demokrasi dinilai menurun pasca kerusuhan pada 21-22 Mei 2019 lalu.

Survei dengan judul Kondisi Demokrasi dan Ekonomi Politik Nasional pasca Peristiwa 21-22 Mei itu juga meminta pendapat responden soal kualitas demokrasi di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Era Jokowi-JK dinilai lebih demokratis di mata masyarakat ketimbang era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

You can share this post!

Related Posts
Loading...