WowKeren - Proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tidak berjalan mulus. Ratusan pendaftar calon siswa baru di sejumlah SMP negeri di Tulungagung, Jawa Timur salah melampirkan data azimuth atau titik ordinat alamat domisili rumah.

Hal tersebut menyebabkan domisili siswa terdeteksi berjarak ribuan kilometer dari rekomendasi sekolah asal. Dilansir dari Liputan6, Beberapa siswa bahkan berdomisili hingga radius 17,8 ribu kilometer.

Siswa atas nama Tio Ahmad Dani asal Desa Punjul, Kecamatan Karangrejo misalnya terdaftar di SMPN 2 Karangrejo, alamat desa asalnya dengan sekolah harusnya tidak lebih dari dua kilometer. Namun, lantaran salah input data azimuth, siswa ini seolah terdaftar berasal dari luar negeri.

Sementara Kepala Sekolah SMPN 3 Tulungagung Amri mengakui kesalahan data azimuth terjadi di hampir semua sekolah, termasuk di tempatnya mengajar. Banyak calon siswa dan wali yang membawa surat keterangan domisili dari sekolah asal namun dengan data azimuth yang keliru.

"Akibatnya banyak siswa yang terdeteksi seolah beralamat domisili di ribuan kilometer dari SMPN 3 Tulungagung," katanya. "Misal ada yang terbaca (data azimuth-nya) berada di Samudera Hindia, Pantai Sine hingga paling jauh di sini 11 ribu kilometer. Kalau di logika saja kan tidak mungkin."

Setelah dibaca dan diteliti, diketahui bahwa data ordinat yang dilampirkan sekolah asal dalam surat keterangan domisili siswa keliru. Kesalahan tersebut merupakan fakta. Sebab menurut Amri, kesalahan menulis angka satu (1) derajat saja dalam ilmu geografi, selisihnya mencapai 111 kilometer.

"Untuk itu proses 'entry' (memasukkan data ke sistem tabulasi pendaftaran) sementara kami hentikan dulu. Kami akan cek lagi satu-satu pendaftar yang sudah masuk," tuturnya. "Dan yang jaraknya terbaca keliru (azimuth) hingga 11 ribu kilometer, orang tuanya kami panggil untuk diberi kesempatan melakukan perbaikan."

Di sisi lain, sistem zonasi dalam PPDB mendapatkan banyak protes dari murid maupun wali murid. Mereka meminta agar sistem zonasi dihapuskan karena dianggap merugikan.

Muhadjir mengaku tidak ingin anak-anak Indonesia dikelompokkan berdasarkan kasta-kasta yang sebelumnya berjalan sebelum adanya sistem zonasi. Menurutnya, sebelum ada sistem zonasi, siswa akan terkumpul berdasarkan nilai sehingga membuat terdapat sekolah yang tidak memiliki passing grade. Hal tersebut membuat sekolah itu akan diisi dengan anak-anak yang kurang mampu serta siapapun boleh masuk.