Permasalahan yang dihadapi oleh industri tekstil dalam negeri bukanlah masalah kapasitas produksi melainkan gempuran impor yang terus membengkak sehingga membuat mereka kalah saing.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 11 Juli 2019 - 11:07 WIB
WowKeren - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menanggapi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 yang mengatur soal pengurangan pajak di atas 100 persen bahkan hingga 300 persen. Sekretaris Jenderal APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan masalah lain yang sedang dalami oleh industri tekstil.
Saat ini dikatakannya, industri hulu yang memproduksi serat dan benang tengah digempur impor kain. Adapun hal itu merupakan imbas dari kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 64 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.
Impor tekstil yang terus tumbuh menyebabkan produk industri hulu kalah bersaing. Oleh sebab itu, Redma menilai kecil kemungkinan pelaku industri hulu tekstil menambah kapasitas dalam kondisi seperti sekarang ini. Yang ada justru para perusahaan serat dan benang filamen mengurangi produksi mereka.
"Lebih baik kita tidak dapat insentif fiskal apapun tapi bisa jualan dengan tenang," kata Redma di Hotel Sahid, Rabu (10/7). "Sekarang mau dikasih insentif sampai 300 persen tapi nggak bisa jualan, buat apa?"
Redma juga menyinggung kebijakan pemerintah sebelumnya terkait tax holiday. Menurutnya, hal-hal semacam itu bukanlah solusi tepat untuk mengatasi persoalan produksi dalam negeri.
"Sebelum super deductable tax ini, pemerintah juga sempat merilis tax holiday dan tax allowance. Berapa yang gunakan? Bu Sri Mulyani sampai marah-marah kan," tegas Redma. "Sekarang mau dikasih lagi, ya bukan itu kan masalahnya. Masalahnya kan di market, karena impornya tidak dikontrol."
Oleh sebab itu, Redma menilai pemerintah salah fokus dalam menjawab persoalan industri tekstil. Permasalahan yang dihadapi industri tekstil saat ini adalah impor yang membengkak, bukan kurangnya ekspor.
"Sedangkan insentif yang diberikan pemerintah adalah untuk menaikkan kapasitas. Ya kapasitas yang sudah ada saja nggak terpakai, mau naikkan apa lagi?" lanjut Redma. "Di situ ada yang nggak nyambung. Tren kita ini bukan karena ekspor yang turun, tapi impor yang membengkak. Ekspornya segitu-segitu aja."
(wk/zodi)
