Berdasarkan hasil diskusinya dengan sejumlah mantan narapidana kasus terorisme, sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam membangun radikalisme.
- Elvariza Opita
- Rabu, 17 Juli 2019 - 16:51 WIB
WowKeren - Paham radikalisme merupakan salah satu masalah utama yang menjadi prioritas pemerintah. Pasalnya radikalisme dinilai sebagai cikal-bakal timbulnya aksi terorisme.
Berbagai upaya dilakukan, salah satunya seperti yang coba dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berikut ini. Ganjar mengaku sedang mengadakan semacam Litsus atau Penelitian Khusus terhadap para kepala sekolah di Jateng. Litsus ini digelar untuk mengidentifikasi mana kepala sekolah yang terpapar radikalisme dan yang tidak.
"Kami pun temukan tujuh yang teridentifikasi radikalisme," tutur Ganjar dalam sebuah acara talkshow di Melbourne, Australia, baru-baru ini. "Mereka langsung kami beri pertanyaan, mau mereka apa."
Ganjar mengaku mengadakan Litsus ini usai berdiskusi dengan mantan narapidana kasus terorisme beberapa waktu lalu. Pasalnya, menurut sang mantan napi, sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam membangun radikalisme.
Namun, lanjut Ganjar, Litsus yang diadakannya ini baru diberlakukan pada level kepala sekolah. Ia berharap Litsus serupa bisa menjangkau para guru.
Ganjar pun melakukan langkah-langkah lainnya untuk menanggulangi ideologi radikalisme dan terorisme. Politikus PDI Perjuangan ini berusaha menyertakan para mantan napi terorisme dan kalangan moderat. Selain itu para pemilik akun media sosial berafiliasi dengan agama namun unik seperti NU Garis Lucu (@NUgarislucu) dan Katolik Garis Lucu (@KatolikG) juga disertakan untuk menangkal radikalisme.
"Di era sekarang kalangan milenial tak tertarik bicara ideologi," tuturnya. "Maka kita perlu mencari cara baru untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan dan Pancasila yang bukan penyampaian ala P4."
Lebih lanjut, Ganjar juga meminta para bawahannya ikut turun tangan. Ia meminta Bupati dan Wali Kota di Jateng untuk mengecek kembali TK dan PAUD di daerah masing-masing."
"Hal itu juga penting, sebab eks napi teroris sendiri yang bicara," pungkasnya. "Agar TK dan PAUD dicek terkait penyebaran ideologi radikalisme."
Sebelumnya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga sempat menyinggung hal serupa. Bahkan demi menekan paham radikalisme ini, Ryamizard berencana membuat aturan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI untuk bersumpah setia kepada Pancasila.
"Saya akan buat selebaran kepada seluruh PNS, TNI, pada seluruh prajurit, termasuk purnawirawan," katanya, Senin (1/7). "Kalau masalah Pancasila kita nanti sumpah."
(wk/elva)
