Tembus Rp 16 Triliun, Pemerintah Diminta Naikkan Iuran Atasi Utang BPJS
Nasional

Selama tiga tahun terakhir, iuran BPJS Kesehatan belum pernah mengalami kenaikan. Oleh sebab itu, pemerintah dinilai perlu untuk menaikkan iuran baik PBI maupun kepesertaan mandiri.

WowKeren - Polemik utang BPJS Kesehatan yang tak kunjung terlunasi masih menjadi sorotan. Anggota Komisi IX DPR Ichsan Firdaus menilai semakin banyaknya peserta yang terdaftar BPJS membuat lembaga ini kian mengalami defisit.

Oleh sebab itu, pemerintah diminta untuk segera menghadirkan solusi tepat untuk mengatasi masalah ini. Misalnya dengan menaikkan pajak sektor tertentu yang kemudian hasilnya digunakan untuk menambal utang tersebut. "Seperti kewajiban misalnya pajak rokok. Itu kemudian dilakukan untuk subsidi untuk BPJS," kata Ichsan dilansir dari Republika, Jumat (19/7).

Selain mencari dana tambahan untuk subsidi, pemerintah juga dinilai perlu untuk menaikkan iuran BPJS. Sebab, selama beberapa tahun belakangan ini iuran BPJS belum pernah mengalami kenaikan. Kenaikan iuran yang dimaksud meliputi PBI yang disubsidi pemerintah maupun kepesertaan mandiri. "Inilah waktunya bahwa pemerintah menaikkan iuran BPJS," ujar Ichsan.


Seperti diketahui, klaim dari sejumlah rumah sakit yang hingga kini belum bisa dibayar oleh BPJS berimbas pada pelayanan yang diberikan untuk masyarakat. Untuk itu, DPR mengingatkan agar jika nantinya pemerintah memberikan subsidi lagi untuk BPJS maka pelayanan kesehatan ini harus diutamakan.

"Kalau terganggu kami akan mendorong agar pemerintah mengatasi hal itu," tutur Ichsan. "Prinsip kami di komisi IX apapun yang terjadi pelayanan kesehatan itu jadi prioritas utama."

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Fachmi Idris mengakui jika utang BPJS saat ini mencapai Rp 16 triliun. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan. Jumlah tersebut masih bersifat sementara. "Belum tahu apakah ada tambahan lagi," katanya masih dilansir dari Republika.

Dede menuturkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil audit dari BPK untuk mengetahui secara pasti pengalokasian dana BPJS. "Apakah sudah sesuai dan tepat sasaran atau belum," pungkas Dede.

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait