WowKeren - Program Rumah DP nol rupiah disambut antusias oleh warga. Jumlah pendaftarnya mencapai lebih dari 2 ribu orang. Bahkan beberapa dari mereka bukan yang termasuk dalam kategori yang berhak menerima program ini. Meski demikian, pihak Pemprov telah melakukan proses seleksi dengan sebaik-baiknya.

Adapun program tersebut merupakan bentuk realisasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjanjikan pembangunan rumah dengan uang muka nol rupiah saat Pilgub DKI 2017 lalu. Hal tersebut sebagai solusi untuk permasalahan rumah di Jakarta yang harganya kian mahal.

Tingginya animo masyarakat terhadap program tersebut, membuat anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memberikan apresiasi untuk Anies. Meski demikian, ia menyoroti risiko tinggi dari program tersebut. Satu hal yang perlu dikhawatirkan adalah terjadinya kredit macet.

Oleh sebab itu, Pemprov DKI harus memiliki langkah strategis untuk menyikapi hal tersebut. Hal tersebut untuk menghindari agar uang APBD DKI Jakarta yang disalurkan melalui BUMD tidak menguap sia-sia. "Ini buat saya bisa dibilang momok. Itu yang kita khawatirkan. Jangan-jangan sudah macet kreditnya ujung-ujungnya Sarana Jaya minta (PMD) lagi," kata Gembong dilansir dari CNN Indonesia, Kamis (25/7).

Gembong menilai bahwa seyogianya urusan perumahan diserahkan pada Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta. Sayangnya, tidak adanya landasan hukum yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut membuat Program rumah DP Rp 0 dialihkan ke BUMD yakni PD Sarana Jaya sebagai kontraktor dan pengelola.

"Untuk merealisasikannya, Pemprov tidak memberikan ke Dinas, tapi BUMD," jelas Gembong. "Kepada BUMD di alokasi anggaran yang diberikan PMD agar dapat dikelola sendiri."

Dari sini, DPRD tak lagi bisa mengawasi biaya pembangunan rumah termasuk skema pembiayaan yang dikhawatirkan akan macet. Oleh sebab itu, Gembong meminta agar Anies selaku pembuat program benar-benar memperhatikan risiko ini. Pasalnya, sumber dananya berasal dari APBD DKI Jakarta.