WowKeren - Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi persoalan polusi udara di ibu kota adalah dengan memberlakukan sistem ganjil genap pada kendaraan. Hal ini rupanya mendapat tanggapan dari Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus mengatakan bahwa tidak ada yang salah ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin menerapkan kebijakan semacam itu. Namun di lain sisi, kondisi transportasi umum untuk dijadikan sebagai alternatif juga harus diperhatikan. Bestari menilai bahwa kondisi angkutan umum yang ada saat ini masih belum mendukung sepenuhnya untuk dijadikan sebagai alternatif pilihan.

"Saya kira begini ya, untuk kemudian bahwa itu bisa menjadi solusi boleh-boleh saja," kata Bestari, Kamis (8/8). "Namun perlu dipikirkan bahwa transportasi publik ini juga belum mendukung sepenuhnya untuk masyarakat dapat beralih ke transportasi publik."

Oleh sebab itu, ia berharap agar kebijakan yang dibuat oleh Anies bisa diterima oleh semua kalangan. "Karena perlintasan transportasi publik yang di perbatasan itu tidak memungkinkan untuk menggunakan kendaraan umum, jadi saya kira gubernur pasti sedang memikirkan juga bagaimana kemudian membuat ini lebih bisa untuk diterima oleh semua kalangan," jelas Bestari.

Agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dengan kebijakan ganjil genap ini, maka alangkah baiknya jika Pemprov meningkatkan kualitas transportasi umum. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi massal.

"Iya dong jadi ada pilihan-pilihan yang memang tidak terlalu merepotkan, ini kan kesannya nanti ada timbul kesulitan dari kebijakan yang dibuat," tegas Bestari. "Mudah-mudahan dalam uji coba ini gubernur dan timnya dapat menemukan solusi yang lebih baik lagi jika ini dikaitkan dengan persoalan pencemaran udara kita di wilayah Jakarta."

Saat ini, Pemprov DKI sedang melakukan uji coba perluasan ganjil genap di 16 rute. Bestari berharap agar dari percobaan ini, Pemprov bisa menemukan solusi terbaik berdasarkan reaksi publik. "Nanti dalam uji coba ini kan timbul reaksi publik yang nanti bisa memperkaya khasanah pikir dari aparatur terkait dan bisa mengakomodir sedikit banyak kaitannya dengan mengenai pembatasan tadi," tuturnya.