WowKeren - Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo seharusnya menarik mundur pasukan TNI dan Polri dari wilayah tersebut. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, menilai penarikan pasukan tersebut akan bisa memulihkan semua konflik dan membuat aktivitas sosial di Nduga berjalan normal.

"Korban jiwa yang terus bertambah kami melihat tak ada untungnya," tutur Theo dalam paparan pelanggaran HAM Nduga di Kantor Amnesty International Indonesia di Jakarta pada Rabu (14/8). "Yang sebenarnya tidak tahu masalah apa-apa ikut menjadi korban."

Theo memaparkan bahwa hingga saat ini konflik di Nduga telah menelan 182 korban jiwa yang merupakan masyarakat setempat. Angka tersebut didominasi oleh wanita dan anak-anak yang mencapai 113 jiwa.

Permintaan untuk menarik mundur pasukan TNI/Polri lantas ditanggapi oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Menhan menegaskan tak akan menarik pasukan lantaran ada risiko Papua merdeka.

"Menarik? Mau merdeka? Alaaah," tutur Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (15/8). "Kalau merdeka begitu itu sontoloyo, enggak bener."

Menurut Ryamizard, tak ada opsi lain selain melakukan operasi militer di Nduga untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pasalnya, tutur Ryamizard, pemerintah sudah berkali-kali mencoba untuk mengajak KKB berdialog.

Namun, dialog tersebut tak berjalan dengan baik dan anggota TNI/Polri justru ditembaki. "Sudah berapa kali diajak-ajak (dialog) malah yang ngajak ditembak-tembaki. Enggak bener itu," ungkap Ryamizard.

Diketahui, kasus Nduga berawal dari penyerangan KKB terhadap para pekerja proyek infrastruktur pada Desember 2018 lalu. Puluhan pekerja proyek jembatan Trans Papua di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga harus meregang nyawa di tangan kelompok bersenjata.

Sebagian ditembak mati di daerah tak jauh dari lokasi pembangunan jembatan. Insiden tersebut menewaskan 31 orang pekerja. Operasi militer oleh TNI dan Polri pun diturunkan untuk menjawab serangan tersebut.