WowKeren - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi Ibu Kota RI baru yang akan menggantikan DKI Jakarta pada Senin (26/8). Pemerintah rupanya berencana untuk memindahkan Ibu Kota ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Menanggapi hal tersebut, Bupati PPU Abdul Gafur Masud menyatakan daerahnya telah siap 100 persen untuk mendukung keputusan tersebut. Abdul juga mengungkap bahwa PPU merupakan daerah tertinggal sebelum dipilih menjadi lokasi Ibu Kota baru.

"Kami melihat antusiasme masyarakat sangat welcome ada perubahan di PPU. Seperti yang kita tahu PPU adalah daerah yang tertinggal, bukan seperti kota. Kami ini seperti kabupaten yang dianaktirikan," tutur Abdul pada Senin (26/8). "Saat disebut PPU pemindahannya, kami sangat bersyukur."

Abdul juga menuturkan bahwa dibutuhkan penyatuan pemikiran antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di PPU untuk mendukung rencana pemindahan Ibu Kota ini. Ia juga mengaku pihaknya telah mulai mengamankan lahan di sekitar lokasi yang merupakan tanah negara.

"Ada punya masyarakat paling sedikit saja, dan itu Insya Allah aman," ujar Abdul. "Ini bukan pemindahan ibu kota provinsi, ini pemindahan ibu kota negara. Jadi kami pastikan amankan semua."

Masyarakat PPU sendiri disebut Abdul telah menerima dengan baik keputusan ini dan mendukung rencana pemindahan Ibu Kota. PPU juga telah menyiapkan 300 ribu hektare lahan untuk pemindahan Ibu Kota RI.

"Itu tidak ada permukiman, tapi ada kebun warga sedikit-sedikit," ungkap Abdul. "Infonya dibutuhkan pusat sekitar 40 ribu hektar, tapi kita plot sampai 300 ribu hektare."

Menurut Abdul, PPU memiliki luas 3.333,06 kilometer persegi dengan jumlah penduduk yang hanya berkisar 160 ribu hingga 170 ribu jiwa. Dengan lahan yang luas tersebut, PPU juga disebut telah memiliki infrastruktur yang memadai.

Abdul juga menyebut bahwa Pemerintah Daerah harus mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM) di PPU. "Tak ketinggalan kami juga pacu pembangunan SDM," pungkasnya.