WowKeren - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir telah memperkenalkan rektor asing pertama di Indonesia. Rektor asal Korea Selatan tersebut bernama Jang Youn Cho dan pernah memimpin Universitas Hankuk. Rencananya akan ditempatkan sebagai rektor di kampus swasta baru yakni Indonesia Cyber Education (ICE) Institute.

Namun rupanya, langkah Menristekdikti dianggap tergesa-gesa dan dipaksakan. Hal tersebut diungkapkan oleh Mantan ketua Forum Rektor Indonesia Edy Suandi Hamid. Ia menilai bahwa keputusan M. Nasir berubah-ubah sejak awal dimunculkannya wacana ini. Sebab awal mula, Nasir menyebut bahwa rektor asing akan ditempatkan di perguruan tinggi negeri.

"Tahu-tahu, ini di swasta dan baru lagi," kata Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY) tersebut dilansir dari Republika, Rabu (28/8). "Ini seperti mau coba-coba dan sangat dipaksakan."

Wacana mengimpor rektor asing ala Kemenristekdikti juga sebelumnya tak lepas dari kontroversi. Kemenristekdikti di awal menyatakan, akan membawa rektor asing untuk meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia di dunia. Namun dalam praktiknya di lapangan, rektor asing justru didatangkan di universitas swasta.

"Nah, ini yang membingungkan. Sejujurnya, gagasan ini masih sumir dan belum jelas," tegas Edy. "Menristekdikti seperti coba-coba dan penerapan sekarang beda dengan ide awal dulu."

Adapun Universitas Siber Asia tersebut diselenggarakan oleh Universitas Nasional (Unas) bekerja sama dengan Hankuk University for Foreign Studies. Perguruan tinggi tersebut ditargetkan bisa mulai berjalan pada 2020 mendatang dengan sejumlah program studi. Universitas yang berada di bawah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK) tersebut akan memiliki program studi manajemen kontemporer dan e-commerce, akuntansi dan perpajakan, sistem informasi, informatika, penyiaran, dan komunikasi digital.

Edy menilai bahwa pemerintah harus bisa terbuka dalam membagikan target-target perguruan tinggi tersebut. Hal itu sebagai bentuk akuntabilitas ke publik,. Dengan begitu, masyarakat bisa memberikan penilaian secara langsung. "Jangan sampai, kita hanya diberi cek atau pepesan kosong belaka," kata Edy.