WowKeren - Badan Penyedia Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih berupaya mengatasi masalah defisit yang dialaminya. Terbaru, lembaga pelayanan masyarakat milik pemerintah tersebut mendapat tawaran kerja sama dari perusahaan asuransi asal Tiongkok, Ping An.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan bahwa pihaknya tidak akan begitu saja menerima tawaran tersebut. Menurutnya ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan. "Kami pelajari, lihat dulu. Jadi tidak semerta-merta langsung dipenuhi," kata Fachmi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/8).

Saat ini, dikatakannya, BPJS masih melakukan kajian terhadap tawaran kerja sama tersebut. Oleh sebab itu, ia belum bisa berkomentar banyak menanggapinya.

Sebelumnya terkait tawaran kerja sama ini, hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengatakan bahwa Ping An cukup tertarik untuk membantu mengatasi masalah defisit BPJS Kesehatan dengan efisiensi yang dilakukan melalui teknologi informasi.

Adapun rencana tersebut bermula dari pertemuan Luhut dengan salah satu pemimpin Ping An di Tiongkok pada bulan lalu. Luhut menuturkan bahwa Ping An telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan sukses mendorong efisiensi bisnis mereka.

"Menurut mereka, layanan ini telah dimanfaatkan lebih dari 403 juta orang," jelas Luhut dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (25/8). "Pada pembicaraan tersebut pihak Ping An menyampaikan beberapa saran yang bisa dilakukan oleh BPJS untuk mengatasi defisitnya yang diperkirakan mencapai Rp 28,4 triliun."

Untuk itu, pihak Ping An menyarankan kepada BPJS Kesehatan untuk mengevaluasi sistem teknologi informasi yang dimiliki. Hal itu untuk mengetahui kelemahan BPJS Kesehatan.

"Lalu pihak Ping An memberi saran kepada BPJS, yang pertama dilakukan adalah mengevaluasi sistem teknologi informasi yang dimiliki BPJS," jelas Luhut. "Dari sana baru bisa diketahui apa yang menjadi kelemahan badan asuransi ini dan bagaimana memperbaikinya."

Sementara itu, Rizal Ramli memiliki pandangan berbeda terkait usulan ini. Menurutnya, jika kerja sama tersebut benar terealisasi maka ada risiko data kesehatan masyarakat Indonesia jatuh ke tangan Tiongkok.