WowKeren - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengunjungi Jayapura, Papua, pada Selasa (3/9). Maksud dari kedatangan mereka ke Papua adalah untuk mendata sejumlah kerusakan akibat kerusuhan pada 29 Agustus 2019 lalu.

"Kami ke sini ditugasi presiden untuk segera membersihkan dan segera memperbaiki kantor-kantor pemerintahan, dan membantu masyarakat," ujar Basuki, saat berada di Kantor Bea Cukai Pelabuhan Jayapura, yang hangus terbakar.

Basuki mengaku jika pihaknya telah berkoordinasi dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan memastikan masyarakat yang terkena dampak akan ditangani oleh BNPB. Namun, pemerintah kini tengah menyiapkan landasan hukum untuk menangani hal tersebut.

"Butuh Perpres untuk penanganannya sehingga besok kami akan laporkan, karena besok ada Ratas," terang Basuki. "Tapi untuk kantor-kantor pemerintahan saya sudah bisa perintahkan untuk segera dibersihkan, minggu ini semua sudah harus bersih."

Menurut Menteri PUPR tersebut, setidaknya ada 10 kantor pemerintahan yang akan segera diperbaiki. Seperti Kantor Telkomsel, Bea Cukai, Kantor Gubernur Papua, KPU Papua, Komnas HAM, dan lainnya.

Untuk anggaran perbaikan, Basuki menyebut seluruhnya akan berasal dari APBN dan estimasinya telah dihitung oleh Kementerian PUPR. "PU sudah memperkirakan dari 10 kantor pemerintahan kira-kira dibutuhkan sekitar Rp 100 miliar, itu dari APBN," terangnya.

Diketahui aksi anarkis yang terjadi di Kota Jayapura dilakukan oleh massa pendemo beberapa waktu lalu sehingga mengakibatkan kelumpuhan serta kerugian yang cukup besar dari sisi pemerintah dan masyarakat. Massa-massa anarkis tersebut melakukan pembakaran dan perusakan di sejumlah tempat dan fasilitas umum.

Seperti beberapa kantor pemerintahan yang dibakar, Kantor Bea Cukai Pelabuhan Jayapura, KPU Papua, dan Grapari Telkomsel Jalan Koti. Tak hanya itu, beberapa kantor juga dirusak seperti Kantor BBMKG Wilayah V Jayapura, Kantor Gubernur Papua, Komnas HAM Papua, LKBN Biro Antara Papua, Dinas Kominfo Papua, dan lainnya.