WowKeren - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Bambang Soesatyo memberikan pendapatnya soal bagaimana cara terbaik Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik yang berada di Papua dan Papua Barat. Bambang Soesatyo menjelaskan ada tiga cara yang dinilai dapat meredakan segala permasalahan yang telah terjadi di Papua.

Ketua DPR RI ini menyarankan Pemerintah agar menerapkan tiga solusi penyelesaian ini yaitu solusi jangka pendek, solusi menengah dan solusi jangka panjang. Salah satu solusi jangka pendek yang disarankannya adalah untuk melakukan proses komunikasi antara Pemerintah Indonesia dengan warga di Papua dan Papua Barat melalui pendekatan hati.

"Saya menilai perlu dibuat solusi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam menyelesaikan permasalahan di Papua," jelas Bambang Soesatyo saat mengisi diskusi bertajuk Mencari Solusi Permanen Atas Persoalan Papua di Menara Kompas, Jakarta pada Jumat (6/9). "Salah satu solusi jangka pendek adalah melalui dialog dengan pendekatan hati."

Ketua DPR yang kerap disapa dengan sebutan Bamsoet ini sendiri mengungkapkan jika pendekatan hati menjadi cara yang penting karena ia menilai jika warga Papua sangat membutuhkan kehadiran dan dukungan dari pemerintah. Bamsoet telah mengusulkan pada Presiden Joko Widodo yang dikabarkan akan menggelar dialog dengan masyarakat Papua untuk mengikutsertakan sejumlah wakil dari wilayah di Papua dan Papua Barat.

Bamsoet menyarankan agar perwakilan dari tujuh wilayah budaya yang tersebar di Papua dan Papua Barat yaitu Mamta atau Tabi, Seireri, Bomberai, Doberai, Meepago, Haanim dan Lapago untuk diajak duduk dan berdialog bersama Jokowi. Hal ini dinilainya agar setiap perwakilan dari Papua dan Papua Barat dapat menyuarakan pendapatnya terkait konflik yang telah terjadi dan mengupayakan segala bentuk penyelesaian.

"Presiden Joko Widodo kabarnya akan menyelenggarakan dialog dengan masyarakat Papua," kata Bamsoet. "Saya usulkan dalam dialog tersebut menyertakan tujuh wilayah budaya terdiri atas Mamta atau Tabi, Seireri, Bomberai, Doberai, Meepago, Haanim dan Lapago. Masing-masing wilayah budaya bisa mengirimkan 3 orang wakilnya."

"Ditambah perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP Papua dan DPRP Papua Barat, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua dan Papua Barat," sambung Bamsoet. "Tak lupa juga tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda."

Sementara itu Bamsoet menilai perlu adanya affirmative action sebagai solusi jangka menengah. Affirmative action yang dimaksud adalah menempatkan putra-putri dari Papua untuk mengisi posisi Eselon II dan Eselon I di pos-pos Kementerian dan Lembaga Negara Indonesia seperti seleksi TNI/Polri. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk mengurangi prasangka buruk yang selama ini kerap dialami warga Papua.

"Sehingga semua prasangka buruk tentang perlakukan terhadap masyarakat Papua bisa dikikis," ujar Bamsoet. "Dengan menduduki jabatan prestige di Kementerian-Lembaga, ataupun TNI-Polri, bukan hanya menjadi kebanggaan bagi yang bersangkutan, melainkan juga bagi keluarga besarnya yang berada di Papua."