Sebanyak 56 suara berhasil Firli peroleh dari Komisi III DPR RI. Hasil ini sekaligus mengukuhkan posisi sang jenderal bintang dua sebagai Ketua KPK untuk periode 2019-2023.
- Elvariza Opita
- Jumat, 13 September 2019 - 14:28 WIB
WowKeren - Terpilihnya Irjen Pol Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 memang membuat heboh Indonesia. Pasalnya, mantan Deputi Penindakan KPK ini disebut-sebut pernah melakukan pelanggaran kode etik berat kala masih menjabat di lembaga antirasuah.
Terkait dengan pemilihan dirinya sebagai Ketua KPK, Firli mengaku akan fokus pada beberapa hal. Yakni soal pencegahan dan pengembalian harta negara.
Selain itu, ia pun mengaku ingin mengawal penuh eksekusi pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Hal ini ia sampaikan dalam fit and proper test yang digelar pada Kamis (12/9).
"Kita ingin dalam rangka melakukan pencegahan, kita ingin membangun generasi berkarakter," kata Firli di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta. "Kita juga akan bekerja sama dengan anggota dewan, partai politik."
Ia lantas menyoroti soal pengembalian kerugian negara dalam penindakan pidana korupsi. Sebab, menurut Firli, pengembalian kerugian negara merupakan parameter penting untuk mengukur keberhasilan penindakan korupsi.
"Karena sesungguhnya penegakan hukum tujuan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya menghukum seseorang, memasukkan orang dalam penjara," ujarnya, dilansir Detik News. "Tapi hal yang paling penting bagaimana kita bisa mengurangi kerugian negara, kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara. Itu hal yang paling penting."
Oleh karena itu, Firli mengaku memiliki program untuk memperkuat implementasi dan regulasi. Sebab, ia menilai banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK tak menjamin kerugian negara bisa dikembalikan secara maksimal.
"Ketiga, memperkuat implementasi, regulasi. Kita banyak orang ketahan OTT, mohon maaf karena OTT banyak sekali, saya sedih sekali," jelasnya. "Berarti ada yang harus kita kerjakan agar kita bisa mengembalikan kerugian negara."
Selain itu, Firli juga akan membentuk perwakilan KPK di daerah-daerah. "Ini penting, mengingat luas wilayah kita dari Sabang sampai Merauke," tuturnya.
Firli juga menyoroti soal rencana pemindahan Ibu Kota. Menurutnya, sedari awal seharusnya KPK sudah ikut dalam pembahasan rencana tersebut dengan pemerintah.
Hal ini dilakukan agar KPK dapat menyelamatkan uang negara sedari awal. Dan langkah pertama yang bisa dilakukan, ujar Firli, adalah dengan berdiskusi bersama Kementerian PUPR dan Kementerian ATR.
"Ini kan ada kegiatan, Pak. Pemerintah menetapkan bahwa pindah Ibu Kota ke daerah Kalimantan," terangnya. "Seharusnya mulai sekarang KPK sudah bekerja."
(wk/elva)
